27.4 C
Manokwari
Jumat, Maret 29, 2024
27.4 C
Manokwari
More

    Provinsi Termiskin Didominasi KTI, Senator Papua Barat Minta Terapkan Kebijakan Khusus

    Published on

    JAKARTA, Linkpapua.com- Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

    Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bukan terjadi satu atau dua tahun terakhir, melainkan puluhan tahun lamanya. KTI selalu menempati posisi teratas daerah termiskin.

    Terkait hal tersebut, Filep Wamafma, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua I Komite I DPD RI memberikan catatan khusus. Dia berharap pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia timur lainnya yang tertinggal.

    Baca juga:  Dewan Beberkan 2 Hal yang Hambat Pembangunan Gedung DPRD Bintuni

    “Setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, kita berharap pemerintah juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada Kawasan Indonesia Timur lainnya. Hal ini karena sejumlah provinsi di Indonesia timur lainnya masih sangat tertinggal, miskin, dan terbelakang,” kata Filep dalam rilis yang diterima Linkpapua.com, Selasa (24/8/2021).

    “Saya jujur, ya, merasakan sekali bagaimana setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan,” ucap senator Papua Barat ini.

    Baca juga:  Pemuda Katolik Diharapkan Jadi Jembatan Pembangunan Papua Barat

    Dia menyebut kebijakan untuk KTI harus menjadi perhatian khusus mengingat kesenjangan sosial yang kian hari makin tampak di Indonesia.

    Filep pun mengingatkan bahwa permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.

    “Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Maka perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi,” beber Filep.

    Baca juga:  Bupati Manokwari Lantik 4 Pejabat Eselon II, Ini Nama-namanya

    “Kita sama-sama dorong segera kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. Kami berharap bahwa salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah Kepulauan dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan,” ucapnya.

    Perlu diketahui, saat ini RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas DPR RI yang diusulkan oleh DPD RI. (LP2/red)

    Latest articles

    Kepolisian Kembali Membuka Penerimaan Taruna Akpol T.A. 2024 

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com-Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat Kombes Pol. Ongky Isgunawan,S.I.K. mengatakan pendaftaran anggota Polri terpadu telah dibuka melalui situs resmi https://penerimaan.polri.go.id mulai...

    MUI Papua Barat Keluarkan Imbauan Untuk LDII

    More like this

    Kepolisian Kembali Membuka Penerimaan Taruna Akpol T.A. 2024 

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Papua Barat Kombes Pol. Ongky Isgunawan,S.I.K. mengatakan pendaftaran...

    Kembali Gelar Safari Ramadhan, BPW KKSS Papua Barat Sambangi 6 Kabupaten

    MANOKWARI, Linkpapua.com- BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) pada bulan Ramadhan 1445 H/2024 masehi...

    Pertamina Pastikan Stok Gas LPG tersedia Hingga Idul Fitri

    JAYAPURA, Linkpapua.com- PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan stok Liquified Petroleum Gas...