25.8 C
Manokwari
Jumat, April 25, 2025
25.8 C
Manokwari
More

    Provinsi Termiskin Didominasi KTI, Senator Papua Barat Minta Terapkan Kebijakan Khusus

    Published on

    JAKARTA, Linkpapua.com- Kawasan Timur Indonesia (KTI) masih menjadi daerah termiskin di Indonesia. Mulai dari Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Sulawesi Tengah.

    Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), bukan terjadi satu atau dua tahun terakhir, melainkan puluhan tahun lamanya. KTI selalu menempati posisi teratas daerah termiskin.

    Terkait hal tersebut, Filep Wamafma, S.H., M.Hum., selaku Wakil Ketua I Komite I DPD RI memberikan catatan khusus. Dia berharap pemerintah membuat kebijakan afirmasi juga untuk daerah Indonesia timur lainnya yang tertinggal.

    Baca juga:  KPU Manokwari: PSU di 7 TPS Berjalan Lancar dan Kondusif

    “Setelah pengesahan revisi UU Otsus Papua, kita berharap pemerintah juga memberikan perhatian penuh berupa kebijakan khusus pada Kawasan Indonesia Timur lainnya. Hal ini karena sejumlah provinsi di Indonesia timur lainnya masih sangat tertinggal, miskin, dan terbelakang,” kata Filep dalam rilis yang diterima Linkpapua.com, Selasa (24/8/2021).

    “Saya jujur, ya, merasakan sekali bagaimana setiap membaca hasil data BPS terkait kemiskinan di Kawasan Indonesia Timur. Sejak puluhan tahun, tidak ada perubahan,” ucap senator Papua Barat ini.

    Baca juga:  Fantastis! Capaian Investasi Papua Barat Sentuh Rp4,7 Triliun di 2022

    Dia menyebut kebijakan untuk KTI harus menjadi perhatian khusus mengingat kesenjangan sosial yang kian hari makin tampak di Indonesia.

    Filep pun mengingatkan bahwa permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan sosial dapat menjadi ancaman disintegrasi bangsa.

    “Kalau sudah miskin puluhan tahun, itu artinya sudah kronis. Maka perlu kebijakan struktural yang bertujuan memberikan akses yang lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi,” beber Filep.

    Baca juga:  Puluhan Mahasiswa Datangi Kantor Gubernur, Tuntut Pencairan Proposal Pendidikan

    “Kita sama-sama dorong segera kebijakan hukum ataupun kebijakan politik. Kami berharap bahwa salah satu solusi adalah kebijakan terkait RUU Daerah Kepulauan dalam rangka distribusi keadilan dan kesejahteraan,” ucapnya.

    Perlu diketahui, saat ini RUU Daerah Kepulauan telah masuk dalam daftar prolegnas prioritas DPR RI yang diusulkan oleh DPD RI. (LP2/red)

    Latest articles

    Toni Wenas Lantik Roberth Hammar sebagai Ketua PAPPRI Papua Barat

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ketua Umum DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Toni Wenas melantik pengurus DPD PAPPRI Papua Barat periode...

    More like this

    Toni Wenas Lantik Roberth Hammar sebagai Ketua PAPPRI Papua Barat

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ketua Umum DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia...

    Charles Imbir Jelang Pelantikan DPP Hanura: Jadilah Pilar Jawab Kesenjangan di Papua

    JAKARTA, LinkPapua.com - Ketua DPD Partai Hanura Papua Barat Daya, Charles AM Imbir, menyatakan...

    1.741 Casis Jalani Tes Psikologi Bintara Polri

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Polda Papua Barat tengah melaksanakan tahapan seleksi penting bagi para calon anggota...