26 C
Manokwari
Rabu, Juni 25, 2025
26 C
Manokwari
More

    Plt. Sekda Bintuni: Butuh Formula Khusus Tangani Anak Berurusan Hukum

    Published on

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah (Sekda) Teluk Bintuni, Frans N. Awak, membuka kegiatan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia anak yang memerlukan perlindungan khusus.

    Kegiatan ini dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Teluk Bintuni yang berlangsung di Gedung Woman and Child Center, Senin (28/11/2022).

    Frans yang membawakan sambutan Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, mengatakan anak ialah aset bangsa yang tak ternilai. Anak-anak Indonesia yang jumlahnya sepertiga dari jumlah penduduk negeri ini akan menjadi tumpuan bangsa di masa depan.

    Dengan kemajuan demografi yang luas, kata dia, Indonesia memiliki tantangan untuk menyiapkan anak yang berkarakter, beradab, religius, toleran, humanis, mandiri, tangguh, bertanggung jawab, pantang menyerah, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

    Baca juga:  Turnamen Basket Bupati Teluk Bintuni Cup: Kali Kabur Senior Kawinkan Gelar Juara

    “Untuk menyiapkannya tentu membutuhkan kerja sama semua pihak, terutama dimulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan,” kata Frans.

    Frans mengungkapkan, selama ini guru-guru sering mengalami berbagai tantangan dalam mendidik. Bahkan, tidak jarang sampai berurusan dengan pihak berwajib karena langkah yang diambil tidak diterima oleh siswa maupun keluarga siswa bersangkutan.

    Oleh sebab itu, ucap Frans, pemerintah daerah terus melakukan upaya dalam memberikan dukungan pada pihak sekolah agar tetap eksis memperjuangkan hak anak dalam dunia pendidikan.

    Frans berharap ada formula khusus yang dibuat berkaitan dengan perlindungan anak dan guru dalam menyelesaikan persoalan terhadap anak atau siswa di sekolah yang berurusan pihak berwajib.

    Baca juga:  MRPB Jaring Aspirasi di Teluk Bintuni : Ini 3 Hak yang Disodorkan OAP

    “Secara khusus di Bintuni saya setuju sekali program ini dilakukan sehingga kita bisa sosialisasi kepada semua pihak terutama bagi pihak sekolah,” tuturnya.

    “Ini sangat penting sehingga ketika terjadi masalah terhadap anak, pihak pemerintah maupun sekolah bisa tetap memberikan keleluasaan kepada anak untuk tetap sekolah,” imbuhnya.

    Sementara, Kepala Bidang Perlindungan Anak DPPPAKB Teluk Bintuni, Natalia Okrofa, mengungkapkan kegiatan ini terlaksana karena banyaknya persoalan anak yang berat sering terjadi sehingga harus berurusan dengan pihak berwajib.

    “Kadang sekolah tidak mau menerima lagi jika anak tersebut melanjutkan pendidikan tersebut, tapi di sisi lain anak memiliki hak untuk sekolah lagi. Kami menginisiasi pertemuan ini untuk mengakomodir persoalan yang terjadi sehingga bisa muncul aturan baru,” terang Natalia.

    Baca juga:  Bupati Teluk Bintuni Sidak Pasar, Pastikan Harga Bapok Stabil Selama Ramadhan

    Natalia berharap melalui kegiatan ini ada regulasi daerah yang mengakomodasi persoalan ini untuk jadi pegangan bagi pihak sekolah mengambil tindakan.

    “Sehingga ke depan sekolah akan tetap memberikan kesempatan kepada anak yang bermasalah, namun ada batasan-batasan,” tambahnya.

    Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah (Setda) Teluk Bintuni, serta diikuti kepala sekolah serta guru bimbingan konseling tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA). (LP5/Red)

    Latest articles

    Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, Gubernur Papua Barat Tekankan Transparansi-Akuntabilitas

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan...

    More like this

    Bupati Mansel Serahkan SK ke 193 CPNS dan 495 PPPK, Dorong Reformasi Birokrasi

    MANSEL, LinkPapua.com - Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Bernard Mandacan, menyerahkan surat keputusan (SK) kepada...

    DPR Papua Barat Sosialisasikan Perda Pertambangan, Warga Pegaf Antusias Lindungi Hak Ulayat

    PEGAF, LinkPapua.com - Masyarakat Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf) antusias mengikuti sosialisasi tiga Peraturan Daerah...

    Teluk Bintuni Siap Implementasikan Perdasus Perlindungan Masyarakat Adat

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Teluk Bintuni menyatakan kesiapannya untuk mengimplementasikan Peraturan...