MANOKWARI – Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berbicara dalam pertemuan Kesbangpol yang dihadiri lintas komponen, Kamis (30/3/2023). Waterpauw mengungkap banyak termasuk ‘PR’ menuju Pemilu 2024.

Pertemuan dihadiri KPU, Bawaslu, toko masyarakat dan toko agama. Hadir pula Kapolda Papua Barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang, Kasdam XVIII/Kasuari Brigjen TNI Yusuf Ragainaga dan Ketua MPR Papua Maxi Nelson Ahoren.

Waterpauw awalnya memaparkan waktiu tiga triwulan ia memimpin Papua Barat. Menurutnya, dalam tiga triwulan, banyak hal yang telah dicapai.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah uji kompetensi pejabat. Lalu Waterpauw menjelaskan tentang mekanisme proses rotasi pejabat.

“Rotasi pejabat ini penting. Saya perlu jelaskan sehingga mereka juga paham dan tahu tentang mekanisme proses dan tata aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selanjutnya, Waterpauw berbicara tentang Pemilu 2024 dan besarnya tantangan yang bakal dihadapi penyelenggara.

“Dari ketua Komisi Pemilihan umum (KPU) Papua barat dan badan pengawas pemilu (Bawaslu) juga turut menyampaikan rencana kegiatan yang berkaitan dengan pemilu,” paparnya.

Lanjut Waterpauw, terkait persiapan Pemilu, beberapa hal yang secara detail belum tuntas dibahas.

“Misalkan kami dari pemerintah belum membuat MoU dalam rangka perbantuan anggaran kepada aparat keamanan. Kemudian waktu kampanye yang dijadwalkan, sehingga hal ini dianggap sebagai semangat awal,” katanya.

Waterpauw berharap agar kesiapan masuk di tahun politik sesuai agenda pertemuan Rabu ini yaitu triwulan pertama 2023 semua arahkan pemikiran dan perhatian kepada proses pemilihan, eksekutif, legislatif maupun yudikatif di Pemilu yang serentak dilaksanakan di tahun 2024.

“Tadi Pak ketua KPU Papua Barat menyatakan bahwa tanggal 14 Februari 2024 adalah tahapan pemilihan legislatif, tanggal 26 Juni 2023 pemilihan Presiden dan tanggal 27 November 2024 pemilihan kepala daerah, ini tanggal yang paling penting dalam pesta demokrasi kali ini karena itu semuanya dielaborasi atau kolaborasi, terutama untuk data-data penduduk secara elektronik, “jelas Waterpauw.

Di sisi lain Waterpauw juga mengungkapkan beberapa topik pembicaraan terkait batas wilayah yang perlu disikapi. Sehingga melibatkan Dukcapil Provinsi Papua Barat.

“Masih ada daerah yang sangat rendah terutama pegunungan Arfak 2 persen, Manokwari Selatan 67 persen, teluk wondama masih sekitar kurang lebih 70 an persen. Yang baik itu kabupaten Fakfak sudah 90 lebih,” ungkap Waterpauw.

Kemudian Manokwari kota kata dia, sudah cukup baik dan diikuti dengan yang lain. Tetapi dua atau tiga daerah yang masih menjadi atensi bersama untuk dilakukan perekaman elektronik.

” Jadi ini harus kerja keras, untuk lain-lain misalkan berkaitan dengan konflik-konflik antar daerah, yang diketahui sekarang di Tambrauw, “pungkasnya. (LP2/red)