27.9 C
Manokwari
Jumat, Mei 24, 2024
27.9 C
Manokwari
More

    Perdasus Nomor 4 Diharapkan Bisa Mengakomodir Wewenang DPR PB

    Published on

    BALI, Linkpapua.com – Anggota dan Pimpinan DPR Papua Barat berharap Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 dapat mengakomodir seluruh wewenang Dewan. Dua hal menjadi penekanan yakni soal dana transfer dan pengisian kursi wakil ketua.

    Demikian poin-poin yang menjadi materi dalam bimbingan teknis (Bimtek) Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Papua Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 106 serta Manajemen Reses dan Penyusunan Kebijakan Pokok-Pokok Pikiran DPR, Selasa (7/12/2021) di Hotel Wyndham Garden Beach Kuta Bali, kabupaten Badung.

    Wakil Ketua DPR Papua Barat Ranley H Mansawan mengatakan, dengan Bimtek tersebut dapat menambah wawasan anggota DPR Papua Barat dalam tugas dan kewenangannya. Terutama setelah akan dilantiknya nanti satu pimpinan baru.

    Baca juga:  Jelang Kocok Ulang AKD DPRD Manokwari, Golkar Ngaku Tak Ambisi

    “Tentu Bimtek ini berkaitan dengan sejumlah hal. Termasuk dengan setelah adanya revisi Undang-undang Otsus. Karena ke depannya ada penambahan 1 pimpinan yang berasal dari fraksi Otsus,” jelasnya.

    Menurut Ranley, setelah revisi Perdasus Nomor 4 Tahun 2019 sudah dapat menjadi gambaran ke depan.

    Sementara soal adanya kebijakan berkaitan transfer langsung dana otsus ke kabupaten/kota, termasuk Dana Peningkatan Infrastruktur (DPI), kata dia akan memberi banyak perubahan.

    Baca juga:  Kenang Tugu Pepera, Pangdam Kasuari: Simbol Soliditas Papua Barat

    “Tentu dengan transfer otsus langsung ke kabupaten/kota otomatis APBD pasti menurun. Di akhir tahun masih ada sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan,” tambah Mansawan.

    Dalam bimtek ini, salah satu pembicara, Direktur Kawasan Perkotaan Batas Negara dan Pulau-pulau Thomas Umbu Pati Tena mengungkap soal pemekaran daerah di Papua. Menurut dia, di Papua akan dilakukan pemekaran daerah tanpa melalui daerah persiapan.

    “Hal ini diatur dalam ruang lingkup PP Nomor 6 yang meliputi pengisian anggota DPRP dan DPRK yang diangkat dari unsur OAP, Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus dan Pemekaran Daerah,” jelasnya.

    Baca juga:  Sembilan Calon Komisioner KPU Pegaf Jalani Tes Psikologi di Kantor KPU Papua Barat

    Ia menjelaskan, mekanisme pemekaran usulan pemerintah pusat dan DPR dilakukan tanpa melalui daerah persiapan dan tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemda. Adapun untuk pembentukan provinsi, pendanaan berasal dari APBN, APBD daerah yang menjadi cakupan calon provinsi dan bantuan APBD provinsi.

    “Untuk pembentukan kabupaten/kota pendanaan berasal dari APBN, APBD kabupaten/kota induk dan APBD provinsi,” jelasnya. (LP3/Red)

    Latest articles

    Wahidin Puarada Daftar di PKB Maju Bertarung Pilgub Papua Barat

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wahidin Puarada resmi mendaftar di PKB untuk maju bertarung pada pemilihan gubernur (Pilgub) Papua Barat 2024. Kepastian itu setelah tim kerja Wahidin...

    More like this

    Wahidin Puarada Daftar di PKB Maju Bertarung Pilgub Papua Barat

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wahidin Puarada resmi mendaftar di PKB untuk maju bertarung pada pemilihan...

    Pit Mandacan Daftar di Perindo Maju Pilkada Mansel 2024

    MANSEL,LinkPapua.com - Pit Mandacan resmi mendaftarkan diri di DPD Partai Perindo Manokwari Selatan (Mansel)...

    AMPI Papua Barat Kecam Pernyataan Qodari yang Sebut Golkar Berkhianat

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Plt Ketua DPD Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Papua Barat Guntur Setiawan...