Senin, Oktober 3, 2022
28.7 C
Manokwari
28.7 C
Manokwari
Senin, Oktober 3, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Pemprov Papua Barat Serahkan Materi Ranperda APBD-P 2022 Pekan Depan

MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat rencana akan menyerahkan materi rancangan peraturan daerah (Ranperda) anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2022 pekan depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Papua Barat, Nataniel D. Mandacan, yang dikonfirmasi wartawan, Jumat (2/9/2022), mengatakan materi RAPBD-P 2022 melalui sidang DPR Papua Barat.

“Iya perubahan akan dibahas melalui sidang. Senin besok (pekan depan) kita baru akan serahkan materi kepada DPR,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam materi RAPBD-P hanya akan membicarakan soal pergeseran pada beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan.

“APBD perubahan yang dibicarakan hanya pergeseran saja beberapa kegiatan yang belum dan hal-hal tertentu kebijakan kepala daerah,” paparnya.

Sebelumnya, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Horas Panjaitan, belum lama ini mengatakan sebagai pembina keuangan daerah mengharapkan semua ada peraturan daerah (perda). Namun, lanjutnya, yang namanya APBD untuk menjalankan program dalam rangka pelayanan sehingga ada ruang menggunakan peraturan gubernur (pergub).

Baca juga:  Duga Ada "Permainan" di UPTD LPSE, Yan Cristian: Hentikan Tindakan Busuk yang Jatuhkan Citra Dominggus
Baca juga:  KPK Dampingi Pemprov Papua Barat Tagih  Utang Pajak PT SDIC

“Sesuai aturan Permen 77 (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020), perubahan tahapannya KUA PPAS bulan Agustus, namun perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya sudah diselesaikan, laporan semester pertama selesai setelah itu baru tahapan perubahan dalam aturan perubahan tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir sehingga paling lambat Oktober kalau ada yang lebih cepat lebih baik,” paparnya kepada wartawan usai menghadiri asistensi yang dilaksanakan Inspektorat Papua barat di kantor gubernur.

Dia berharap, pemerintah tetap menjaga harmonisasi dengan legislatif sehingga pembahasan dapat berjalan baik. (LP9/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here