25.7 C
Manokwari
Minggu, April 27, 2025
25.7 C
Manokwari
More

    Pemprov Papua Barat Raih Opini WTP, Belanja Hibah-Anggaran Pendidikan Jadi Perhatian

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022. Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya untuk Pemprov Papua Barat.

    Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI diserahkan dalam rapat paripurna istimewa di kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Rabu (31/5/2023).

    Anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang, menyatakan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK pada LHP tahun anggaran 2022 sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

    Baca juga:  Bejat! Pria di Mansel Perkosa Anak Kandungnya Berulang Kali

    “Hasil pemeriksaan penyusunan laporan pemerintah Papua Barat telah sesuai akuntansi pemerintahan dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berhubungan dengan material. Atas hasil pemeriksaan tersebut, BPK menyimpulkan bahwa opini atas laporan keuangan pemerintah Papua Barat tahun 2022 adalah Wajah Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.

    Menurutnya, keberhasilan ini patut dibanggakan dan disyukuri karena opini yang sebelumnya sudah berhasil dipertahankan. Hal ini terjadi berkat usaha keras dan sinergi yang baik antara pimpinan, jajaran pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan.

    Namun, ia juga mengakui BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.

    Baca juga:  Telan Rp34,7 M, Proyek Air Baku BWS Papua Barat tak Dinikmati Warga Bintuni

    “Penyusunan anggaran pendidikan belum dilakukan secara cermat. Terdapat kesalahan penganggaran pada belanja barang dan jasa di 12 OPD dan belanja modal di 8 OPD,” paparnya.

    Selain itu, pengelolaan belanja hibah juga belum sesuai dengan ketentuan, termasuk penetapan penerima hibah yang belum memperhatikan kriteria pemenuhan persyaratan.

    Terdapat pula ketidakteraturan dalam pertanggungjawaban belanja hibah di 7 OPD. Pelaksanaan paket belanja modal dan belanja barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan juga terjadi, dengan terdapatnya kekurangan volume sebesar 47 paket pekerjaan senilai Rp12,22 miliar di 11 OPD, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan 13 paket pekerjaan di 6 OPD.

    Baca juga:  Kuliah Umum di Polinef, Ketua TP PKK Papua Barat Ajak Mahasiswa Wujudkan Visi Indonesia 2045

    “Hal ini menunjukkan meskipun memperoleh opini WTP, tetap dibutuhkan perbaikan laporan dan pengawasan dan pengelolaan keuangan Papua Barat, ” katanya.

    Ia juga mengungkapkan laporan ini dapat dimanfaatkan DPR Papua Barat dalam menjalankan fungsi anggaran dan pengawasannya.

    BPK RI memberikan beberapa rekomendasi yang harus segera ditindaklanjuti Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat dan jajarannya dalam kurun waktu sekitar 60 hari setelah laporan ini diserahkan.

    Ia juga meminta agar DPR Papua Barat turut memantau penyelesaian tindak lanjut dan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Kardinal Ignatius Suharyo Wakili Indonesia Ikuti Konklaf Pemilihan Paus di Vatikan

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mewakili Indonesia dalam Konklaf atau pemilihan Paus baru di Vatikan. Dia dijadwalkan bertolak...

    More like this

    Kardinal Ignatius Suharyo Wakili Indonesia Ikuti Konklaf Pemilihan Paus di Vatikan

    JAKARTA, LinkPapua.com – Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mewakili Indonesia dalam...

    Tim Gabungan Masuki Zona Merah KKB Cari Iptu Tomi, Sisir Sungai-Tembus Hutan dan Rawa

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Tim gabungan menyisir Zona Merah yang rawan Kelompok Kriminal Bersenjata...

    Wagub Papua Barat soal Ubah Nama Bandara Rendani: Harus Disepakati Semua Pihak

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyebut perubahan nama Bandara...