26.3 C
Manokwari
Jumat, November 22, 2024
26.3 C
Manokwari
More

    Pemprov Papua Barat Gelar Sosialisasi dan Sinkronisasi Pengadaan Tanah

    Published on

    MANOKWARI,Linkpapua.com – Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Papua Barat menggelar sosialisasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Papua Barat. Sosialisasi berlangsung di Swiss-belhotel Manokwari, Kamis (17/10/2024).

    Asisten III Pemprov Papua Barat Otto Parorongan mengatakan, kesuksesan dalam pengadaan tanah ditentukan oleh tim yang solid. Tim yang menurutnya, memahami tentang peraturan pertanahan sehingga memiliki tata kelola yang baik dalam pelaksanaan pengadaan tanah.

    “Pengadaan tanah untuk kepentingan umum memberikan beberapa perubahan di antaranya lebih menjamin perlindungan hak, kepastian hukum tersedianya tanah,” ujar Otto.

    Baca juga:  Piala Soeratin U-15: Jefman FC Tantang Sunju FC di Final 

    Selain itu bagi dunia usaha, ketersediaan tanah juga memberikan keadilan. Kepala Seksi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Alex Erikson Mandacan melaporkan bahwa fokus utama koordinasi dan sinkronisasi yaitu menyosialisasikan peraturan pemerintah terbaru tentang pengadaan tanah UU No 6 tahun 2023 dan UU Nomor 19 tahun 2021.

    “Tujuan sinkronisasi yaitu agar para pemangku kepentingan memahami tentang mekanisme pengadaan tanah sesuai aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi permasalahan atas tanah,” ujar Alex.

    Baca juga:  Super Air Jet akan Masuk Manokwari, Perpanjangan Runaway Rendani Mulai Dirasakan

    Selanjutnya Alex menuturkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan berdasarkan 10 aspek. Di antaranya kemanusiaan, keadilan, manfaat, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan dan keselandasan.

    Dikatakan bahwa hal itu haruslah diperhatikan agar terbangun harmonisasi serta keterpaduan dan kerja sama dalam mempercepat pembangunan daerah. Menurutnya dalam melakukan pembangunan yang diawali dengan pengadaan tanah haruslah terjalin keterbukaan antar pihak yang berkewajiban.

    Baca juga:  DCT ANGGOTA DPR PROVINSI PAPUA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM 2024

    Alex melaporkan bahwa peserta koordinasi dan sinkronisasi berjumlah 100 orang. Mulai dari perwakilan 7 kabupaten, dari pemerintah daerah dan pelaku kepentingan atas tanah di Papua Barat.

    Kegiatan ini juga menghadiri pembicara dari Ketua BPN Papua Barat Jhon Wickif Aufa dan kantor jasa penilaian publik Dwi Hariyanto Agustinus Tamba. (LP14/red)

    Latest articles

    Bawaslu Papua Barat Ingatkan Logistik Harus Tiba di TPS pada H-1

    0
    MANOKWARI,Linkpapua.com - Bawaslu Papua Barat memastikan distribusi logistik Pilkada 2024 harus telah tiba di TPS pada H-1, atau 26 November. Bawaslu meminta penyelenggara memastikan...

    More like this

    Bawaslu Papua Barat Ingatkan Logistik Harus Tiba di TPS pada H-1

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Bawaslu Papua Barat memastikan distribusi logistik Pilkada 2024 harus telah tiba di...

    Kunjungi Fakfak, Ali Baham Minta Lintas Komponen Jaga Sinergi Jelang Pilkada

    FAKFAK,Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere bersama Tim Desk Pilkada berkunjung...

    Terbukti Korupsi, Mantan Plt Kepala BKPP Teluk Bintuni Divonis 4 Tahun Penjara 

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com – Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)...