MANOKWARI, LinkPapua.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari menyerahkan materi Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk 2023 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Manokwari dalam sidang paripurna di Kantor DPRD Manokwari, Jumat (25/11/2022).

Dalam materi KUA-PPAS tersebut, rencana anggaran Pemkab Manokwari diperkirakan sebesar Rp1,3 triliun lebih.

Wakil Ketua DPRD Manokwari, Bons Rumbruren, yang memimpin jalannya sidang paripurna berharap pimpinan dan anggota DPRD melalui fungsi dan tugasnya dapat mampu kooperatif berpikir rasional dalam memutuskan sesuatu berdasarkan landasan hukum dan aturan berlaku.

“Saya harap pimpinan dan anggota DPRD dapat melaksanakan tugas secara kooperatif serta profesional untuk bekerja sama dengan tim anggaran pemerintah daerah dan kepala perangkat daerah melakukan pembahasan dengan cermat dan efektif sehingga dapat diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat,” kata Bons.

Sesuai dengan aturan yang telah ditentukan, kata dia, DPRD dan pemerintah daerah memiliki waktu sampai 30 November 2022 dalam penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Manokwari 2023.

Menurut dia, pembangunan di Manokwari tahun anggaran 2023 sudah seharusnya mengacu pada pencapaian target yang telah disusun sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Manokwari yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) berkualitas menunjang optimalisasi pertumbuhan ekonomi.

Sementara, Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, mengatakan saat ini penerimaan pendapatan Pemkab Manokwari masih berharap pendapatan transfer dari pusat.

“Kami berharap tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Manokwari dapat ditingkatkan agar daerah dapat tetap stabil perekonomiannya dan tidak berdampak banyak terhadap kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, total pendapatan Manokwari tahun anggaran 2023 semula diproyeksikan Rp1.371.797.498.882. Sementara, belanja direncanakan Rp1.289.577.497.882. Terdapat selisih antara pendapatan dan belanja daerah pada APBD induk 2023 Rp82.190.000.000.

Ada terdapat pembiayaan netto yang merupakan selisih antara penerimaan dan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan berupa defisit Rp82.190.000.000 sehingga Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2023 nihil. (LP9/Red)