FAKFAK,Linkpapua.com– Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw melakukan rapat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Fakfak terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di daerah tersebut. Waterpauw menyebut, mainset masyarakat ini harus diubah, tidak hanya berharap pada pemerintah semata.

“Kita harus segera membuat pola orang tua asuh, pemerintah provinsi sedang menyiapkan perdanya tetapi kabupaten juga harus bergerak. Kemarin di Bintuni kita sudah deklarasi. Saya menjadi orang tua asuh bagi lima anak stunting, saya harap kabupaten juga membentuk tim penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujar Waterpauw, Selasa (18/4/2023).

Hal ini kata dia sama seperti yang dilakukan pemerintah provinsi agar penanganan dapat berjalan dengan baik. Waterpauw juga meminta agar pemerintah melibatkan pihak swasta.

“Saya yakin kalau ini berjalan baik tiga sampai enam bulan saja dia pasti selesai. Prevalensi stunting bisa kita turunkan secara perlahan,” ungkapnya.

Waterpauw berharap Pemerintah Fakfak dapat menggerakan masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan untuk pemanfaatan gizi. Ini sama halnya yang telah dilakukan pemerintah provinsi yang memanfaatkan lahan di sekitar kediaman Gubernur di kampung Susweni.

“Untuk mengatasi stunting ini perlu dilakukan dari hilir. Melakukan edukasi kepada kelompok sasaran dan perlu melibatkan semua unsur masyakarat. Gereja dan masjid juga perlu dilibatkan untuk memberikan edukasi,” ujarnya.

Sementara Bupati FakFak, Ismail Untung mengaku akan menindaklanjuti arahan dari Gubernur terkait penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem di Kabupaten FakFak. Dia berharap agar pimpinan OPD dapat menyikapinya secara serius untuk penanganan secepatnya.

“Kita harus menyampaikan kekurangan kita, saya akan melakukan rakor khusus dengan seluruh kepala kampung untuk membahas penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Karena lokusnya ada di kampung, kita perlu penyamaan persepsi untuk membahas ini, ” tandas Bupati.(LP9/Red)