24.1 C
Manokwari
Rabu, Juli 2, 2025
24.1 C
Manokwari
More

    Pemkab Bintuni Raih WTP Kedelapan, Ini Catatan dari BPK

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Papua Barat memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, Tahun Anggaran 2020.

    “Keberhasilan meraih WTP tentunya butuh komitmen dan sinergitas kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Ini patut diapresiasi,” kata Sakir usai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah daerah yang tergelar di Kantor BPK perwakilan Papua Barat, Senin pagi (31/5/2021).

    Dalam penyerahan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah itu, terdapat empat daerah lain yang juga mendapat opini WTP, yakni Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel), Maybrat, Kota Sorong, dan Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel).

    Baca juga:  Jelang Nataru, Bupati Manokwari: Komoditas Penyumbang Inflasi Mesti Jadi Perhatian

    Untuk Teluk Bintuni, Opini WTP ini merupakan raihan yang kedelapan kalinya secara berturut-turut, namun demikian, BPK tetap memberikan sejumlah catatan atas kepatuhan pada pengelolaan keuangan negara.

    Catatan ataupun rekomendasi tersebut diberikan kepada lima daerah tanpa terkecuali. Beberapa hal yang patut untuk diperbaiki diantaranya, yakni pengendalian dan penata usahaan aset, pengelolaan dan belanja hibah, Bantuan Sosial (Bansos), serta pengelolaan dan penambahan Sarana dan Prasarana (Sarpras) di bendahara pengeluaran.

    Baca juga:  Pesan Bupati Kasihiw: Teluk Bintuni Bisa Lebih Baik Lagi

    Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengatakan, selain penataan aset, sejumlah catatan BPK buat pemerintahannya ialah yang menyangkut regulasi terkait bantuan hibah dan Bantuan Sosial (Bansos).

    “Itu salah satu hal yang harus kita perbaiki dalam catatan BPK, karena terkadang dalam pelaksanaan bantuan, kita masih menerapkan pendekatan rasio yang padahal harus dipayungi dengan regulasi,” ujar Kasihiw. “Rekomendasi itu tentunya akan kita tindak lanjuti dalam waktu 60 hari kedepan,” katanya lagi.

    Kasihiw mengungkap, bahwa pemerintahannya cukup dibantu oleh BPK. Bantuan pendampingan berawal dari penataan aset-aset pemerintah, baik itu aset tetap maupun bergerak, seperti tanah, gedung, kendaraan dan lain sebagainya.

    Baca juga:  UKW Angkatan I Sukses, PWI Teluk Bintuni Tambah Jumlah Wartawan Kompeten

    Selain itu, lanjut Kasihiw, pengelolaan APBD dari waktu ke waktu pun mulai mengalami perbaikan, walau pada praktiknya masih terdapat beberapa kesalahan atau kesengajaan yang mungkin berunsur kecurangan.

    “Ya, jujur saja, masih ada memang beberapa kesalahan pengelolaan APBD. Kesalahan dengan unsur kecurangan, tetapi semakin hari semakin berkurang,” ujar Kasihiw. “Selalu saya tekankan, sebelum menjadi masalah dan akhirnya berimplikasi hukum pada aparatur kita, maka yang sifatnya rupiah itu baiknya diselesaikan,” katanya lagi.(LP7/red)

    Latest articles

    Rangkaian Hari Bhayangkara ke-79, Polri dan KSPSI Gelar Bakti Sosial

    0
    TANGERANG, Linkpapua.com- Rangkaian Hari Bhayangkara ke-79, Polri bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar kegiatan Bakti Kesehatan dan Donor Darah bertempat di PT...

    More like this

    Muslimat NU Bintuni Warnai Tahun Baru Islam dengan Aksi Sosial-Jalan Sehat

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Menyambut tahun baru Islam 1447 hijriah dan momen 10 Muharam,...

    Polres Mansel Musnahkan Miras di Hari Bhayangkara Ke-79, Pemkab Apresiasi

    MANSEL, LinkPapua.com - Polres Manokwari Selatan (Mansel) memusnahkan puluhan botol minuman keras (miras) berbagai...

    Jemaah Haji Sorong Wafat Usai Tuntaskan Ibadah, Jenazah Tiba di Kampung Halaman

    SORONG, LinkPapua.com - Salah satu jemaah haji asal Kota Sorong bernama Abdul Rahman meninggal...