25.8 C
Manokwari
Sabtu, April 26, 2025
25.8 C
Manokwari
More

    Parjal dan MRPB Minta Polda tak Tebang Pilih Tindak Penambang Ilegal

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Parlemen Jalanan (Parjal) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) meminta Polda Papua Barat membebaskan para penambang yang tertangkap belum lama ini. Mereka menilai pendekatan represif tidak akan menyelesaikan polemik tambang emas.

    Ketua Parjal Papua Barat Ronald Mambieuw mengatakan, kepolisian seharusnya melakukan pendekatan persuasif. Terutama kepada pemilik hak ulayat.

    “Hukum harus diberlakukan sama dan jangan sampai ada tebang pilih dalam penanganan hukum. Kami minta mereka yang ditahan dibebaskan harus ada perlakuan hukum yang adil. Kalau mau ditahan harus ditahan semua,” ujar Ronald kepada wartawan, Jumat (6/5/2022).

    Baca juga:  Pagi ini, 9 Bangunan Tersisa di Lokasi Bandara Rendani Kembali Dieksekusi

    Dia berharap pemerintah, DPR dan MRP membuat sebuah regulasi sehingga menghadirkan sebuah lembaga maupun koperasi yang bisa mengorganisir penambang masyarakat.

    Sementara, Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren mengaku mendukung langkah yang dilakukan Polda Papua Barat dalam melakukan penyisiran penambang.
    Namun dia berharap bukan hanya penambang kecil saja yang ditangkap melainkan juga penambang besar yang menggunakan alat berat.

    Baca juga:  Fakta Miris Tambang Emas Ilegal, MRPB Sebut Ada Prostitusi dan Narkoba

    Menurut dia, orang-orang yang saat ini ditahan oleh Polda Papua Barat hanya orang kecil. Bukan pemodal besar.

    “Dalam penanganan hukum tidak boleh tebang pilih,” tuturnya.

    Ahoren mengatakan, saat ini masyarakat sudah melakukan pemalangan namun masih ada beberapa penambang yang beroperasi. Menurut dia, saat ini penambangan yang dilakukan sudah tidak mengambil di pinggiran kali melainkan sudah meluas ke dalam hutan

    Baca juga:  Perempuan Suku Maya Siap Perjuangkan Kesetaraan Gender di MRP PBD

    “Kami akan koordinasi dengan masyarakat adat di sana, ini kan masyarakat adat punya jadi biarkan mereka yang mengaturnya,” paparnya.

    Ahoren menjelaskan, kalau hanya dikelola oleh masyarakat adat akan lebih terkoordinir. Pemerintah tinggal melakukan pengawasan sehingga tidak merusak hutan. (LP9/Red)

    Latest articles

    Toni Wenas Lantik Roberth Hammar sebagai Ketua PAPPRI Papua Barat

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ketua Umum DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia (PAPPRI), Toni Wenas melantik pengurus DPD PAPPRI Papua Barat periode...

    More like this

    Toni Wenas Lantik Roberth Hammar sebagai Ketua PAPPRI Papua Barat

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ketua Umum DPP Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Pemusik Republik Indonesia...

    Charles Imbir Jelang Pelantikan DPP Hanura: Jadilah Pilar Jawab Kesenjangan di Papua

    JAKARTA, LinkPapua.com - Ketua DPD Partai Hanura Papua Barat Daya, Charles AM Imbir, menyatakan...

    1.741 Casis Jalani Tes Psikologi Bintara Polri

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Polda Papua Barat tengah melaksanakan tahapan seleksi penting bagi para calon anggota...