26.2 C
Manokwari
Sabtu, Mei 10, 2025
26.2 C
Manokwari
More

    Ormas-LSM di Bintuni Tak Beri Laporan Penerimaan Hibah Bisa Dijerat Hukum

    Published on

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Teluk Bintuni mengingatkan tiap ormas dan LSM yang menerima bantuan hibah dari pemerintah wajib membuat laporan pertanggungjawaban. Mereka yang tak mampu memenuhi kewajiban ini akan berhadapan risiko hukum.

    Hal ini dikatakan Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Teluk Bintuni, Stevy S. Ayorbaba, saat menjadi pemateri pada bimbingan teknis (bimtek) penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan bagi penerima bantuan hibah di aula Kantor Kemenag Teluk Bintuni, Distrik Bintuni Timur, Rabu (13/12/2023).

    Bimtek menghadirkan dua narasumber, yakni Kasi Pidsus Kejari Teluk Bintuni, Stevy S. Ayorbaba, dan Sekretaris Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Hendri Kapuangan.

    Baca juga:  Kabar Duka, Wartawan Senior dan Mantan Anggota DPD RI M. Ichsan Loulembah Meninggal

    Staf Ahli Bupati Teluk Bintuni Bidang Perikanan, Yohanis R. Manobi, menegaskan pencegahan penyalahgunaan dana hibah yang disalurkan pada tiap ormas maupun organisasi lainnya, mengacu dan telah diatur di dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor serta Permendagri Nomor 123/2018 tentang Hibah bagi Ormas yang Bersumber dari APBD.

    Ia berharap seluruh peserta bimtek dapat menyimak penyampaian materi narasumber sehingga saat menyusun pelaporannya dapat sesuai dengan mekanisme ketentuan yang berlaku.

    Kasi Pidsus Kejari Teluk Bintuni, Stevy S. Ayorbaba, menekankan penyaluran anggaran hibah bagi ormas harus juga mengacu pada syarat ketentuannya, seperti yang telah ditentukan pada pasal 7 ayat 2 Permendagri Nomor 123 Tahun 2018. Kemudian, ormas yang bersangkutan harus terdaftar di Badan Kesbangpol setempat.

    Baca juga:  Persiapan MTQ di Kaitaro, Kasihiw Janji Suntik Rp20 Miliar

    Bila penerima hibah tidak dapat mempertanggungjawabkan atas pengelolaan anggaran hibah yang telah di terima, maka yang bersangkutan akan berhadapan dengan hukum, yakni pasal 3 UU Tipikor, pasal 4 UU Tipikor berkaitan pengembalian kerugian keuangan negara tanpa menghapuskan proses jalannya hukum.

    Sekretaris Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Hendri Kapuangan, berharap agar seluruh penerima dana hibah dapat menyusun pelaporan sesuai isi pengajuan yang telah di ajukan ke pemerintah daerah sehingga tidak melenceng dari peruntukkannya.

    Baca juga:  Pemkab Teluk Bintuni Gelar Seleksi PPPK Tahap II, Diikuti 559 Peserta

    140 Ormas Terdaftar Terima Hibah

    Kasubsi Organisasi Sosial dan Politik Badan Kesbangpol Teluk Bintuni, Ikaros Dimar, menyampaikan giat ini bertujuan memberikan pengawasan sekaligus pembinaan terhadap pengelolaan keuangan organisasi yang bersumber dari dana hibah secara baik dan benar. Selain itu, peruntukannya juga harus sesuai program kerja dari tiap ormas atau lembaga lainnya.

    “Ada sekitar 140 ormas yang telah terdaftar di Badan Kesbangpol Teluk Bintuni yang tentunya telah menerima aliran dana hibah dari pemerintah daerah melalui Badan Kesbangpol. Sangat penting untuk menyusun pelaporannya kemudian dapat diserahkan di Kesbangpol,” terangnya. (LP5/Red)

    Latest articles

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi tahun...

    More like this

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa...

    Bupati Manokwari Tambah 6 Tenaga Ahli untuk Mendukung Pemerintahannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou kembali menambah Tenaga (TA) untuk mendukung pemerintahannya bersama...

    Polri Tuntaskan Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak Untuk Jamin Keamanan dan Iklim Investasi

    JAKARTA, Linkpapua.com– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan...