MANOKWARI, linkpapua.com- Pemprov Papua Barat mencatat sedikitnya 47 program masuk dalam skala prioritas RKAPD 2025. Dari seluruh program ini, 17 item masuk dalam skala prioritas pertama.

Demikian yang disampaikan Kepala Bappeda Pemprov Papua Barat Dance Sangkek pada rapat musrenbang yang digelar di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (29/4/2024). Musrenbang diikuti seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dijelaskan Dance, ada 4 prioritas yang ditetapkan dalam musrenbang untuk RKAPD 2025. Di antaranya prioritas pertama sejumlah 17 program, prioritas kedua 5 program, prioritas ketiga sebanyak 3 program dan prioritas keempat sebanyak 21 program.

Dance Sangkek menuturkan, musrenbaang merupakan forum penting pembangunan perencanaan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Musyawarah ini sekaligus merupakan forum akhir dari beberapa rangkaian tahapan-tahapan yang telah di laksanakan.

“Jumlah program usulan Pemerintah Provinsi Papua Barat dalam rapat musrenbang berjumlah 47 program dari 190 program prioritas RKAPD Papua Barat tahun 2025,” tambah Dance.

Dance menjelaskan, program 2025 masih didominasi perbaikan infrastruktur. Adapun tujuan diselenggarakannya musrenbang kata dia ada beberapa poin.

Pertama yakni menginvestasikan berkas usulan program pembangunan dari tingkat kabupaten ke dalam rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Lalu kedua, menentukan prioritas pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Mengalokasikan sumber daya yang tersedia secara effisien untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan. Meningkatkan koordinasi antar Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Selain itu, musrenbang juga memastikan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Output yang diharapkan dalam penyelenggaraan program musrenbang yakni menghasilkan integrasi usulan pembangunan dan prioritas pembangunan yang kiranya mampu meningkatkan kualitas sinergi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Pusat,” paparnya. (LP/13Red).