28.2 C
Manokwari
Kamis, Maret 28, 2024
28.2 C
Manokwari
More

    Markus Fatem Ungkap 4 Kekhawatiran yang Akan Dihadapi OAP Pasca-pemekaran PBD

    Published on

    SORONG, linkpapua.com – Markus Fatem, aktivis NGO di Papua Barat mengatakan, hadirnya Provinsi Papua Barat Daya akan berdampak besar terhadap ketersediaan sumber daya manusia dan alam. Ini akan menjadi peluang sekaligus ancaman bagi orang asli Papua (OAP).

    “Pemekaran yang terjadi hari ini di PBD, maka OAP harus bisa bersaing. Jika tidak kita akan jadi kaum minoritas di tanah Papua,” kata Fatem, Minggu (20/11/2022).

    Anggota Kontras Papua Barat itu menjelaskan, ada empat akar persoalan yang terjadi pasca-pemekaran Papua Barat Daya. Pertama, terjadinya pergeseran lahan hutan adat yang dimiliki masyarakat hukum adat sebagai daerah/tempat sakral yang nanti akan diubah menjadi daerah perkantoran dan marketing serta eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran dalam skala nasional.

    Baca juga:  DPR PB Minta Pemprov 'Suntik' Yayasan Pendidikan Swasta yang Banyak Menampung OAP

    “Contoh konkretnya perpanjangan kontrak kerja PT. Freeport Indonesia Tahun 2022-2041 dan BP Tangguh Minyak dan Gas di Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022-2035. Hasilnya tidak berdampak pada masyarakat adat suku Agmume dan Komoro begitu juga Kabupaten Teluk Bintuni yang dinobatkan sebagai sebagai kabupaten termiskin di Papua Barat padahal hasil buminya banyak,” jelasnya.

    Baca juga:  Gubernur Dominggus Marahi Satpol PP: Sebenarnya Apa yang Kalian Kerjakan?

    Kedua, penerimaan dan pengangkatan Aparatur Sipil Negara (ASN) akan mengutamakan tenaga sarjana dan diploma administrator, teknisi, guru dan medis, sarjana sains eksakta ketimbang sarjana sains terapan serta sosial kemasyarakatan.

    “Kita orang asli Papua paling banyak sarjana sains terapan dan sosial. Jika dihitung pakai jari kita paling sedikit untuk bidang tersebut. Saya belum pernah melihat dinas-dinas terkait tidak pernah mempersentasekan data jumlah OAP dalam bidang-bidang tersebut. Dokter OAP ada berapa? Sarjana Pendidikan berapa? Guru berapa banyak? Berapa sarjana adminitrasi negara? Yang anehnya banyak beasiswa yang dikirim ke luar Papua,?” ketus Markus.

    Baca juga:  Mekarkan Kabupaten di Daerah Konflik, Pemerintah Didesak Gunakan Kewenangan Top Down

    Ketiga akan terjadi mobilisasi manusia dalam skala besar-besar atau transmigrasi dari Jawa ke Papua sehingga terjadi Papuaphobia.

    “Akan terjadi perkawinan silang antara ras sehingga terjadi pencampuran ras,” katanya.

    Keempat akan terjadi korupsi besar-besaran akibat dana Otsus yang digelontorkan pemerintah pusat akan melahirkan pejabat koruptor di Papua.

    “Kita lihat saja UU Otsus yang berlaku 21 tahun di tanah Papua tidak memberikan dampak positif bagi OAP dan masyarakat adat papua,” imbuhnya. (LP2/red)

    Latest articles

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    0
    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2 perusahaan di Mansel yang melaporkan data karyawan secara berkala. Disnakertrans...

    More like this

    Disnakertrans Mansel Akui Banyak Perusahaan Bandel, tak Laporkan Data Karyawan

    MANSEL, Linkpapua.com - Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Manokwari Selatan mencatat baru 2...

    DPD RI- Pemprov PB Bahas Mekanisme Seleksi Anggota DPR Jalur Pengangkatan

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)RI menggelar pertemuan dengan pemerintah provinsi Papua Barat membahas...

    BMP2I PB Beri Selamat kepada Paul Finsen Mayor: Banyak ‘PR’ Menanti

    SORONG, Linkpapua.com- Dewan Pengurus Pusat Barisan Masyarakat Pengembangan Peningkatan Pembangunan Indonesia (DPP BMP21) Provinsi...