Jumat, Oktober 22, 2021
26.2 C
Manokwari
26.2 C
Manokwari
Jumat, Oktober 22, 2021

Indonesia COVID-19 Statistics

143,120
Total Kematian
Updated on Friday, 22 October 2021, 11:37 11:37 am
15,594
Total Kasus Aktif
Updated on Friday, 22 October 2021, 11:37 11:37 am
4,237,834
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Friday, 22 October 2021, 11:37 11:37 am

Luncurkan QRIS, Bank Indonesia Perkuat Layanan Digital di Raja Ampat

WAISAI, Linkpapua.com- Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Papua Barat terus layanan digital di wilayah kerjanya.

Teranyar, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Raja Ampat, BI Papua Barat meluncurkan penerapan aplikasi pembayaran digital berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Senin (28/6/2021).

Bupati Raja Ampat, Abdul Faris Umlati, yang hadir langsung pada peluncuran ini mengapresiasi BI yang terus mendorong, memperkuat, dan memperluas inovasi digitalisasi sistem pembayaran dalam mengakselerasi ekonomi keuangan digital.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan agar pelaku usaha pariwisata khususnya di Raja Ampat siap dan mengetahui sistem teknologi digital saat ini.

“Sehingga pariwisata itu dapat mengenal perkembangan dunia luar dalam menggunakan teknologi digital untuk mendapatkan informasi transformasi dan perkembangan pariwisata itu sendiri,” kata Wakil Gubernur Papua Barat.

Kepala Perwakilan BI Papua Barat, Rut W. Eka Trisilowati, membeberkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan kali ini adalah implementasi QR Code Indonesian Standard (QRIS) Customer Presented Mode (CPM), implementasi Microsite Startup Digital, yaitu platform berisikan modul-modul panduan melakukan usaha secara digital pada website BI dan uji coba QRIS Transfer, Tarik, dan Setor (TTS).

Hal tersebut sesuai komitmen BI untuk mendukung inovasi di bidang sistem pembayaran. Ini sejalan dengan inisiatif Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025, yaitu reformasi regulasi sebagai upaya mencari titik keseimbangan antara optimalisasi inovasi dengan memelihara stabilitas dan kepentingan nasional.

Reformasi pengaturan sistem pembayaran tersebut mencakup penguatan fungsi uji coba inovasi teknologi sistem pembayaran yang sesuai dengan praktik internasional (international practices). (LP8/red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here