25 C
Manokwari
Sabtu, Mei 10, 2025
25 C
Manokwari
More

    Lakotani Ingatkan TPID Antisipasi Inflasi Jelang Ramadan dan Idulfitri

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Wakil Gubernur Papua Barat, Mohamad Lakotani, meminta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar mengantisipasi kenaikan inflasi akibat tidak stabilnya harga pangan menjelang Ramadan dan Lebaran Idulfitri. Inflasi harus bisa dikontrol.

    “Inflasi harus bisa dikendalikan agar tidak membebani masyarakat. Biasanya menjelang Ramadan dan Idul Fitri terjadi labilitas harga pangan. Ini harus diantisipasi,” terang Lakotani, Selasa (15/3/2022).

    Baca juga:  Inspektorat Akan Investigasi Aset Rumdis Gubernur Papua Barat

    Lakotani menyebutkan, koordinasi lewat hight level meeting dengan TPID idealnya dilakukan dua kali dalam setahun. Koordinasi seperti ini penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok untuk memulihkan ekonomi daerah.

    “Pertemuan ini juga untuk mengevaluasi terhadap program kerja di tahun sebelumnya. Semua kita lakukan agar tidak terjadi kenaikan yang membebani masyarakat,” ucapnya.

    Baca juga:  Fraksi Otsus Minta Program Afirmasi TNI/Polri Disosialisasikan Lebih Dini

    Berdasarkan data BPS indeks harga kemahalan Papua Barat pada bulan Februari mencapai 3,15 persen. Realisasi ini jauh lebih tinggi dari nasional yang mencapai angka 2,06 persen.

    Sehingga, kata Lakotani, penting untuk bersama-sama mengendalikannya. Apalagi jelang Ramadhan dan Idul Fitri yang memicu pergerakan harga barang.

    Diungkapkannya, TPID harus menyiapkan laporan paling lambat tanggal 18 Maret. Dalam program kerja ada 4 kunci utama yaitu harus memperhatikan ketersediaan pasokan bahan makanan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta membangun komunikasi efektif kepada semua pihak agar program TPID bisa terlaksana.

    Baca juga:  Dewan Adat Papua Soroti Anggaran Penyelamatan Hutan tak Transparan

    “Dengan program kerja TPID bisa berjalan maka inflasi dapat terkendali. Semua berperan dalam meningkatkan pemulihan ekonomi karena masyarakat harus dapatkan hak-hak untuk mendapatkan barang pokok,” tutupnya. (LP3/Red)

    Latest articles

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi tahun...

    More like this

    Bupati Manokwari Tambah 6 Tenaga Ahli untuk Mendukung Pemerintahannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou kembali menambah Tenaga (TA) untuk mendukung pemerintahannya bersama...

    Ratusan Kendaraan yang Ditilang semakin Menumpuk, Polisi Minta Warga Ambil Kendaraannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Satuan Lalu Lintas Polresta Manokwari mengimbau masyarakat pemilik kendaraan bermotor yang diamankan...

    Konsultasi Publik RKPD 2026, Wagub Papua Barat Minta Program Prioritas Merata-Tepat Sasaran

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyampaikan pentingnya pemerataan program...