26.9 C
Manokwari
Jumat, Juni 6, 2025
26.9 C
Manokwari
More

    Konsultasi Publik RPHJP, Bupati Mansel: Harus Berpihak pada Ekologi dan Sosial

    Published on

    MANSEL, LinkPapua.com – Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Bernard Mandacan, menyampaikan bahwa dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) harus benar-benar berpihak pada aspek ekologis dan sosial masyarakat.

    Penegasan itu disampaikan saat membuka kegiatan konsultasi publik RPHJP Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Unit II Mansel, Rabu (5/6/2025).

    “Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang formalitas, tetapi betul-betul menjadi ruang diskusi terbuka. Masukan dari semua pihak pemda, pemangku kepentingan, akademisi, hingga masyarakat adat sangat dibutuhkan agar dokumen dibuat ini benar-benar berpihak kepada kepentingan ekologis dan sosial masyarakat Manokwari Selatan,” ujarnya.

    Baca juga:  Soal Bentrok di Sorong, LP3BH Desak Kapolri Periksa Kapolres Sorong Kota

    Konsultasi publik ini dihadiri pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Mansel, Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Mansel, perwakilan akademisi, LSM seperti Ecozona, Manukwar, Konservasi Indonesia, serta mitra pembangunan lainnya.

    Bernard turut mengapresiasi kerja keras semua pihak yang telah menyusun dokumen RPHJP. Dia menyebut penyusunan ini sebagai langkah strategis untuk memastikan kelestarian sumber daya hutan dan mendorong pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

    Baca juga:  Mansel Meriahkan HUT Kemerdekaan RI dengan Sejumlah Agenda Lomba dan Pawai Budaya

    Kepala CDK Mansel, Christian Fonataba, dalam kesempatan yang sama menjelaskan bahwa konsultasi publik RPHJP KPHP Wilayah II Mansel ini merupakan bagian dari upaya memastikan pengelolaan hutan dilakukan secara partisipatif, berkelanjutan, dan berpihak kepada masyarakat lokal.

    “Penyusunan RPHJP kita ketahui bersama merupakan suatu kewajiban setiap KPHP sebagai dasar dalam pengelolaan hutan 10 tahun ke depan,” katanya.

    Baca juga:  Masyarakat dan Legislator DPRD Manokwari Selatan Palang Kantor BPKAD

    Dia menekankan agar dokumen tersebut tidak berhenti pada aspek administratif semata, tetapi harus mencerminkan kepekaan terhadap isu ekologis, sosial, dan ekonomi.

    Sementara itu, Direktur Strategis Konservasi Sahul Papua, Meyti Mongdong, menyampaikan pentingnya merancang perencanaan kehutanan yang benar-benar berpijak pada prinsip keberlanjutan.

    “Dengan itu, kami dari mitra pembangunan berharap ketika perencanaan ini disetujui dan diterapkan bisa ditegakkan sehingga bisa dipastikan planning dan implementasi kita bersama mencapai goal sesuai tujuan awal,” tuturnya. (*/red)

    Latest articles

    Wabup Bintuni Gelar Open House Iduladha Bersama Warga Distrik Babo

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, menggelar open house Lebaran Iduladha 1446 H/2025 M bersama warga Distrik Babo, Jumat...

    More like this

    Wabup Bintuni Gelar Open House Iduladha Bersama Warga Distrik Babo

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Wakil Bupati (Wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, menggelar open house...

    Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Tegaskan Komitmen Capai Misi Swasembada Jagung

    JAKARTA, Linkpapua.com-Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo, selaku Pengawas Gugus Tugas...

    Komisi III DPR Apresiasi Kapolri dan Jajaran Atas Panen Raya Jagung

    JAKARTA, Linkpapua.com- Panen raya serentak kuartal II yang diinisiasi Polri menghasilkan 2,54 juta ton...