27 C
Manokwari
Minggu, Juni 1, 2025
27 C
Manokwari
More

    Komisi II DPR RI Prihatin Kondisi Kantor Gubernur Papua Barat Daya, Janji Kawal di Parlemen

    Published on

    JAKARTA, LinkPapua.com – Komisi II DPR RI menyatakan keprihatinan terhadap kondisi pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya yang dinilai belum layak untuk menunjang pelayanan publik. Mereka berkomitmen mengawal persoalan ini dalam rapat dengar pendapat bersama kementerian terkait agar percepatan pembangunan dapat segera terealisasi.

    Hal itu disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, usai meninjau langsung kondisi infrastruktur pemerintahan Papua Barat Daya, pekan lalu. Menurutnya, sebagai provinsi yang baru terbentuk secara de jure pada 8 Desember 2022, Papua Barat Daya membutuhkan dukungan penuh dari pusat, termasuk dalam penyediaan fasilitas pemerintahan seperti Kantor Gubernur dan DPRD.

    Baca juga:  Dukungan Mengalir dari Warga Kompleks Gaya Baru, Siap Menangkan HERO

    “Kemarin kami tinjau pembangunan kantor gubernur, masih sangat memprihatinkan. Olehnya itu, insyaallah pada rapat dengar pendapat berikutnya nanti, karena ini persoalan bukan hanya Kementerian Dalam Negeri, terintegrasi dengan kementerian-kementerian yang ada, Kementerian Keuangan dan lain sebagainya,” ujar Taufan dikutip laman resmi DPR RI, Selasa (6/5/2025).

    Baca juga:  Bupati Manokwari Serahkan 2 Unit Motor Sampah Jaga Kebersihan Pantai Pasir Putih

    Dia menegaskan, selain pembangunan fisik, yang tak kalah penting adalah percepatan realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua sebagai hak masyarakat yang harus segera diberikan.

    “Karena bagaimanapun kekuatan fiskal masyarakat Papua, tata kelola pemerintahan Papua ini, masih bergantung sekali pada APBN,” jelas politisi Fraksi Partai Golkar itu.

    Taufan menambahkan, meski dirinya bukan berasal dari daerah pemilihan Papua, dia merasa terpanggil untuk menyuarakan aspirasi masyarakat Papua di parlemen.

    Baca juga:  Tim Pemekaran DOB Manokwari Barat Minta Gubernur PBD Ralat Usulan ke DPR RI

    “Insyaallah nanti, apabila ada RDP dengan Bapak Menteri Dalam Negeri, saya akan menyuarakan. Saya, sih, bukan dapilnya di Papua, tetapi saya ikut merasa prihatin. Karena Papua ini harus terbangun dengan tata kelola yang betul-betul menjanjikan kehidupan sejahtera masyarakat. Masyarakat Papua adalah bagian dari Negara kesatuan Republik Indonesia,” ucapnya. (*/red)

    Latest articles

    Angka Stunting Papua Barat Turun 5,9 Persen, DPR RI Apresiasi Kinerja...

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Angka stunting di Papua Barat mengalami penurunan signifikan sebesar 5,9 persen dalam setahun terakhir. Atas capaian ini, Anggota Komisi IX DPR...

    More like this

    Angka Stunting Papua Barat Turun 5,9 Persen, DPR RI Apresiasi Kinerja Pemprov

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Angka stunting di Papua Barat mengalami penurunan signifikan sebesar 5,9 persen...

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI: Rp1,4 Triliun Tak Cukup Bangun Papua Barat Daya

    SORONG, LinkPapua.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, menyebut alokasi anggaran...

    Indonesia Satu Grup dengan Malaysia di Piala AFF U-23 2025

    JAKARTA, LinkPapua.com – Timnas Indonesia U-23 dipastikan segrup dengan rival klasik Malaysia pada ajang...