25.3 C
Manokwari
Senin, Juni 23, 2025
25.3 C
Manokwari
More

    Kemendagri Godok Calon Pj Gubernur PBD, DPR PB: Harus Orang Papua

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com – Kementerian Dalam Negeri melalui Tim Penilai Akhir (TPA) dalam waktu dekat akan menggelar sidang untuk menentukan Pj Gubernur Papua Barat Daya. DPR Papua Barat ingin posisi pj memprioritaskan figur orang asli Papua (OAP).

    “Dalam menetapkan Pj Gubernur, Sekda dan jabatan lainnya saya sebagai ketua Fraksi Otsus berharap kepada Mendagri dan jajaran pemerintah pusat agar pertimbangan kekhususan OAP harus menjadi prioritas penting,” kata Ketua Fraksi Otsus DPR PB George Dedaida melalui telpon selulernya, Kamis (17/11/2022) malam.

    Baca juga:  DPR Diminta Terlibat Terkait Perlindungan Hak Warga Sipil di Maybrat

    Menurut George, pertimbangan memilih OAP sebagai pj gubernur sangat penting. Pertama kata dia, ini mengacu pada regulasi. Di mana kekhususan OAP itu diberikan Undang-undang RI Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua oleh negara.

    “Karena itu harus diimplementasikan dimata masyarakat. Artinya ada konsistensi bernegara. Itu harus diwujudkan,” jelasnya.

    George mengingatkan kepada semua pihak bahwa lahirnya Provinsi Papua Barat Daya ini karena UU Otsus. Jadi seyogianya membicarakan tentang perhatian pemerintah dalam konteks afirmasi, pemberdayaan dan penghormatan terhadap orang asli Papua.

    Baca juga:  Debat Perdana, HERO dan Berbudi Jabarkan Upaya Penataan Tata Kelola Pemerintahan  

    “Artinya Pj Gubernur harus orang asli Papua wilayah adat Doberay dan Sekda pun demikian. Karena kami sudah sangat siap khususnya kami di Papua Barat dan PBD sangat dengar-dengar, mulai dari revisi sampai implementasi UU Otsus kami sangat koperatif,” ujarnya.

    Tim Panja Percepatan Pemekaran DOB Papua Barat Daya itu mewakili masyarakat adat Doberay dan Bomberay mengapresiasi pimpinan DPR RI dan anggota. Termasuk, Mendagri bersama jajaran mewakili Presiden yang telah bersepakat menetapkan Papua Barat Daya sebagai provinsi baru. Menurutnya ini sebuah langkah konstruktif dari negara.

    Baca juga:  Pekerja di Tangguh LNG 70 Persen Orang Asli Papua, Wonggor: Bukti Keberpihakan

    “Kami tim Panja Percepatan Provinsi PBD memberikan apresiasi kepada para tokoh yang memperjuangkan provinsi ini sejak 20 tahun yang lalu bahkan sekarang sudah almarhum, kami sampaikan rasa hormat kami dan terima kasih kepada mereka karena punya dedikasi yang baik serta semua pihak yang mendukung berkontribusi sampai terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya,” ungkapnya. (LP2/red)

    Latest articles

    Semarak Hari Bhayangkara ke-79, Polda Kalteng Buka Layanan Kepolisian Gratis di...

    0
    PALANGKARAYA, Linkpapua.com- Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar sejumlah pelayanan kepolisian, hingga bakti kesehatan secara gratis untuk masyarakat yang dirangkaikan dalam kegiatan Car Free Day...

    More like this

    Semarak Hari Bhayangkara ke-79, Polda Kalteng Buka Layanan Kepolisian Gratis di Car Free Day

    PALANGKARAYA, Linkpapua.com- Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar sejumlah pelayanan kepolisian, hingga bakti kesehatan secara...

    Polda Papua Barat Soroti Penggunaan Truk Angkut Penumpang

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Papua Barat Direktorat Lalu Lintas Polda Papua Barat menggelar Zoom Meeting Analisa...

    PDNA Manokwari Dilantik, Dorong Sinergi Perempuan Muda di Papua Barat

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pengurus Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah (PDNA) Kabupaten Manokwari periode 2022-2026 resmi...