27.9 C
Manokwari
Selasa, Februari 27, 2024
27.9 C
Manokwari
More

    Inspektorat Ungkap 12 Pimpinan OPD Pemprov PB Belum Serahkan LHKPN

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Inspektorat Papua Barat mengungkap, saat ini masih ada sekitar 40% pejabat pemprov yang belum menyelesaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari jumlah itu, terdapat 12 orang pimpinan OPD dari 47 OPD.

    “Sampai saat ini sudah ada sekitar 60 persen (menyetor LHKPN). Masih menunggu beberapa hari lagi karena batas pembuatan laporan 31 Maret. Kalau laporan dari staf saya sudah mendekati selesai,” papar Kepala Inspektorat Papua Barat Sugiyono kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, Jumat (10/3/2023).

    Baca juga:  Pembentangan Bendera Sepanjang 77 Meter di Pulau Fani, Waterpauw: Negara Ada di Sini

    Sugiyono mengatakan, pejabat yang mempunyai kewajiban menyerahkan LHKPN di antaranya eselon 2 dan pejabat strategis yakni bendahara penerimaan, pendahara pengeluaran dan jabatan fungsional.

    Disinggung soal sudah berapa pimpinan OPD yang menyetorkan LHKPN, Sugiyono menyebutkan, dari total 47 kepala OPD, sekitar 35 orang telah menyelesaikan. Tersisa 12 kepala OPD yang diharapkan bisa kelar sebelum 31 Maret.

    Baca juga:  Momentum Tahun Baru Islam, Pj Gubernur Papua Barat: Tinggalkan Semua Perbuatan Buruk

    “Jadi kemarin ada dari 47 OPD yang sudah lapor itu sekitar 35 pimpinan OPD. Kalau dari bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran serta pejabat fungsional sudah 25 persen,” terang dia.

    Sugiyono mendorong kepala OPD dan pejabat strategis lainnya agar segera menyetorkan LHKPN.

    “Tidak perlu takut kalau memang harta kekayaannya itu betul dari uang kita. Atau mungkin warisan. Kecuali ada pergerakan harta mereka dari tahun ke tahun itu ada pergerakannya sangat signifikan itu tidak wajar. Itu perlu dipertanyakan,” jelasnya.

    Baca juga:  Diperiksa 10 Jam di Bareskrim Polri, Firli Bahuri tak Ditahan

    Adapun pejabat yang tak menyetor LHKPN hingga batas waktu yang ditentukan diancam sanksi berdasarkan pergub. Selain tidak bisa mendapatkan TPP, sanksi lain bisa saja sampai pemecatan dan tahapan melalui kode etik. (LP9/Red)

    Latest articles

    Hermus Indou Impikan Mall Pelayanan Publik di Manokwari

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pemerintah kabupaten Manokwari menerima Piagam Penghargaan Penilian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Tahun 2023 dari Ombudsman RI. Penghargaan tersebut diserahkan langsung...

    More like this

    SMA Taruna Kasuari Nusantara Kantongi Legalitas, Ali Baham: Harus Lahirkan Pemimpin Masa Depan

    MANOKWARI,Linkpapua.com- Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere mengunjungi SMA Taruna Kasuari Nusantara Papua...

    Coblos Ulang di 7 TPS Manokwari Kondusif, Polisi Amankan 2 Warga

    MANOKWARI, linkpapua.com- Pemungutan suara ulang (PSU) digelar serentak di 7 TPS diDistrik Manokwari Barat,...

    Besok Pergeseran Logistik, Kapolres Mansel Cek Kesiapan Personel

    MANSEL, linkpapua.com- Kapolres Manokwari Selatan AKBP Eliantoro Jalmaf memimpin apel gabungan pengecekan kesiapan pengamanan...