Jakarta, memperingati Hari Mangrove Sedunia, 26 Juli 2021, Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Hartono, mengajak Kementerian, Pemerintah Daerah, LSM, Akademisi dan Masyarakat untuk bekerja bersama dalam upaya rehabilitasi dan perlindungan mangrove Indonesia.
Ekosistem mangrove di Indonesia sekitar 3,31 juta hektare atau 24% dari total mangrove dunia. Hal ini menjadikan Indonesia negara dengan sebaran mangrove terluas di dunia, sekaligus sebagai pengendalian perubahan iklim global. Pasalnya, ekosistem mangrove memiliki kemampuan untuk menyimpan cadangan karbon 4-5 kali lebih besar dibandingkan hutan daratan. Sehingga upaya perlindungan dan pelestarian mangrove Indonesia penting dilakukan.
Sayangnya, sekitar 637 ribu ha mangrove Indonesia masuk dalam kategori kritis. Penyebab kerusakan karena terjadinya perubahan alih fungsi mangrove, seperti konversi tambak illegal, perkebunan, pemukiman serta penebangan mangrove untuk kayu bakar dan bahan baku arang.
Luasnya kerusakan mangrove ini, mendorong pemerintah Indonesia melakukan upaya rehabilitasi mangrove. Komitmen ini terlihat dengan diterbitkannya Perpres No, 1 Tahun 2020, dimana Badan Restorasi Gambut dan Mangrove diamanatkan untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove di 9 provinsi prioritas, yaitu Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.
Luasan areal rehabilitasi mangrove yang akan dilakukan BRGM sekitar 637 ribu ha sampai tahun 2024. Untuk tahun 2021, target rehabilitasi mangrove BRGM adalah 43 ribu ha dari 83 ribu ha target nasional.
Menurut Kepala BRGM, upaya percepatan rehabilitasi mangrove yang dilakukan BRGM tidak hanya memulihkan ekologi mangrove, tapi juga dapat meningkatkan Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di areal hutan mangrove.
Beranjak pada pemahaman ini, BRGM menggunakan pendekatan padat karya melalui penanaman bibit mangrove dengan melibatkan masyarakat secara langsung. “Kunci keberhasilan rehabilitasi mangrove adalah adanya keterlibatan masyarakat,” demikian disampaikan Hartono melalui siaran pers resminya.
Pasalnya, masyarakat di areal mangrove berinteraksi secara langsung dan memiliki ketergantungan secara sosial dan ekonomi pada hutan mangrove. Ketergantungan ini karena fungsi ekologi mangrove, yaitu sebagai tempat berpijak aneka biota laut, penyerap polutan, mencegah intrusi air laut, mengikat sedimen dan melindungi garis pantai dari abrasi dan tsunami.
Hal ini menjadikan upaya percepatan rehabilitasi mangrove berbasis masyarakat penting dilakukan. Terkait hal ini, BRGM akan membangun Desa Mandiri Peduli Mangrove. “Kami bentuk agar masyarakat diedukasi, diperkuat kelembagaannya, dan diberi akses untuk pendanaan dan kebijakan untuk mengelola ekosistem mangrove yang berkelanjutan,” tambah Hartono.
Untuk memastikan keberanjutan upaya rehabilitasi ini, BRGM terus menyinergikan program rehabilitasi mangrove ini dengan berbagai pihak seperti Kemenkomarves, KLHK, KKP, Kemendes, pemerintah daerah serta mitra. Koordinasi dan singkronisasi dilakukan juga untuk mendukung perencanaan makro dan mikro rehabilitasi mangrove di Indonesia.
Hartono juga menyampaikan, upaya percepatan rehabilitasi mangrove yang dimulai dari bulai Mei sampai Juli 2021 melalui penanaman bibit mangrove telah dilakukan pada areal mangrove seluas 10.016 ha. Upaya ini masih akan terus dioptimalkan agar target tahunan tercapai.
Hartono berharap, dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia hari ini, dapat dijadikan sebagai momentum untuk memperbaharui komitmen penyelamatan mangrove Indonesia, diiringi dengan pengelolaan mangrove yang bijak dan keberlanjutan, tidak hanya untuk masyarakat Indonesia, tapi juga untuk dunia.
Tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM) adalah lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BRGM dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020.
BRGM bekerja secara khusus, sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh untuk mempercepat pemulihan dan pengembalian fungsi hidrologis gambut yang rusak pada areal restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua.
BRGM juga melakukan percepatan pelaksanaan rehabilitasi mangrove di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. (Rls/red)
