24.5 C
Manokwari
Sabtu, Mei 10, 2025
24.5 C
Manokwari
More

    Hari ini Ground Breaking, Proyek Gedung Kejati Papua Barat Telan Rp117 M

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com- Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Harli Siregar melakukan ground breaking peletakan batu pertama pembangunan gedung Kejati Papua Barat di Manokwari, Rabu (13/12/2023). Gedung Kejati bakal menelan anggaran Rp117 miliar.

    Kajati Harli Siregar mengungkapkan, gedung tersebut dibangun di atas lahan 3 hektare. miliar. Pembangunan ditargetkan rampung Desember 2024.

    “Hari ini kita lakukan grand breaking Pembangunan gedung utama Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Ini proyek multi year yang ditargetkan selama 2 Tahun. Pekerjaan pertama pematangan lahan 2023 dan pembangunan yang akan diselesaikan Desember 2024,” kata Harli.

    Baca juga:  Anggota TNI Korban Penggandaan Kredit Tersebar di Berbagai Daerah, Kejati PB Sebar Penyidik

    Harli menyebut, selain pembangunan gedung utama, pihaknya berupaya agar dalam tahun ini juga dilakukan pembangunan gedung pendukung. Ia mengatakan, gedung pendukung akan dibantu oleh pemerintah daerah.

    “Yang dianggarkan oleh negara sebesar Rp117 miliar untuk membangun gedung utama tetapi kita tidak tinggal diam begitu saja. Akan diupayakan pemerintah daerah bisa memberikan bantuan hibah untuk membangun gedung penunjang, seperti fasilitas rumah ibadah,” ucapnya.

    Baca juga:  Komisi V DPR Papua Barat-12 OPD Sepakat Bangun Sinergi

    Kejaksaan Tinggi Papua Barat hingga saat ini masih menumpang di eks Kantor Bupati Manokwari di Jalan Pahlawan.

    “Kita berharap tahun 2025 Kejati Papua Barat sudah menempati bangunan gedung baru,” katanya

    “Kita bersyukur dengan dibantu pemerintah daerah proyek ini sudah bisa dikerjakan terutama bantuan hibah tanah yang sudah disertifikasi,” ucapnya menambahkan.

    Baca juga:  Kejati PB Segera Tetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Kongres Pemuda Katolik

    Harli menyebut ada cerita panjang mengapa kantor kejaksaan tinggi baru dibangun pada saat ini.

    “Ini kan soal kemampuan keuangan negara, 3 atau 4 tahun lalu kita kan sudah usahakan tanah melalui pemerintah provinsi, selanjutnya bantuan untuk pematangan lahan termasuk pembangunan rumah dinas (pejabat utama),” jelasnya. (LP2/red)

    Latest articles

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun 2024. Ini menjadi tahun...

    More like this

    Sembilan Tahun Beruntun, SKK Migas Kembali Kantongi Opini WTP

    JAKARTA, LinkPapua.com – SKK Migas kembali mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih opini Wajar Tanpa...

    Bupati Manokwari Tambah 6 Tenaga Ahli untuk Mendukung Pemerintahannya

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou kembali menambah Tenaga (TA) untuk mendukung pemerintahannya bersama...

    Polri Tuntaskan Kasus Premanisme Lewat Operasi Serentak Untuk Jamin Keamanan dan Iklim Investasi

    JAKARTA, Linkpapua.com– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mencatat telah menyelesaikan 3.326 perkara selama pelaksanaan...