MANOKWARI,Linkpapuabarat.com-Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, Maxi Nelson Ahoren menegaskan pilihan Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, sebagai calon Kapolri merupakan kewenangan Presiden yang di ajukan kepada DPR.
Ia selaku Pimpinan Komunitas Adat di Wilayah Papua Barat mengaku Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri.
“Saya selaku Ketua MRP Papua Barat mendukung Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri sebagaimana ditunjuk Oleh Bapak Presiden Jokowi karena memiliki catatan keberhasilan yang gemilang dan memiliki jiwa bermasyarakat,”kata Maxi Nelson Ahoren, Kamis 14 Januari 2021.
Dukungan juga datang Komisioner Ombudsman Papua Barat, Yunus Kaitman yang mengatakan penunjukan Sulityo Sigit Prabowo oleh Presiden sebagai Calon Tunggal Kapolri menunjukan bahwa Kebhinekaan di Indonesia benar-benar ada.
“Pak Sulistyo ini merupakan Perwira Tinggi Polri yang memang pantas menjadi Pimpinan Institusi Polri, maka pilihan Bapak Presiden sangatlah tepat,” kata Yunus.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan Christian Warinussy sependapat dan mendukung Presiden Joko Widodo mencalonkan Kabareskrin Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri.
Catatan prestasi Komjen Sigit dalam menangkap buronan kelas kakap Joko S Chandra dan menjadi salah satu ajudan Presiden Joko Widodo merupakan “karpet merah” saudara Komjen Listyo Sigit Prabowo menuju kursi Tri Brata 1.
Calon kapolri tersebut akan menghadapi sejumlah kasus besar di Indonesia. Salah satunya adalah menyelesaikan kasus pemimpin FPI Habib Rizieq sesuai hukum. Tidak hanya itu, Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga ditantang untuk secara transparan menyelesaikan kasus dugaan penembakan terhadap 6 (enam) aktivis laskar FPI yang diduga melibatkan anggota Polri serta membongkar dugaan keterlibatan perwira tinggi Polri dalam dugaan kaburnya buronan kelas kakap Joko S Chandra.
“Pendekatan penegakan hukum terhadap berbagai konflik politik di Tanah Papua menurut saya perlu menjadi perhatian calon Kapolri. Langkah ini bisa dimulai dengan menejemen penanganan kasus Papua. Penting sekali Presiden Joko Widodo memberi kewenangan lebih kepada Kapolri Baru nantinya untuk memimpin segenap operasi penegakan hukum di Tanah Papua terhadap kelompok-kelompok yang dipandang berseberangan dengan negara sebagai pejuang Papua Merdeka dan mengklarifikasi pihak-pihak justru tampil sebagai pengacau keamanan,”jelas Warinussy.
Salah satu langkah penting adalah Kapolri Baru yang bakal dijabat oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo dapat meminta rekomendasi dari Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat sesuai amanat pasal 48 ayat (5) UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Yaitu untuk melakukan penempatan calon Kapolda Papua anak asli Papua ke depan di Polda Papua dan Polda Papua Barat. (LPB3/red)
