MANOKWARI, Linkpapua.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Rakyat Cinta NKRI (DPD Gercin) Papua Barat, Napoleon Fakdawer, mengatakan TNI-Polri melalui sinergi dengan seluruh jajaran stakeholders terkait, akan menimbulkan hal positif terhadap persatuan dan kesatuan bangsa.
“Semua elemen stakeholders, termasuk para pemuda dan mahasiswa harus bersatu padu menjaga keutuhan NKRI. Ini tantangan kita semua. Kalau tidak kita sendiri, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?” ujar Napoleon.
Napoleon menyampaikan itu dalam focus group discussion yang digelar DPD Gercin Papua Barat dengan tema “Membangun Sinergitas para Stakeholders di Papua dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa” di Swiss Belhotel, Kabupaten Manokwari, Papua Barat, Senin (27/9/2021).
Kegiatan ini dihadiri Dandim 1801/Manokwari, Kolonel Arm Airlangga, Wakapolres Manokwari, dan Kakesbangpol Manokwari sebagai narasumber. Selain itu, hadir pula tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mahasiswa.
Dalam arahannya, Dandim 1801/Manokwari mengatakan, dirinya menyambut baik acara ini. Menurutnya, komunitas atau organisasi kepemudaan seperti Gercin yang menggandeng semua komponen atau unsur kepemudaan harus didukung dalam upaya membangun komitmen dalam berjuang menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan NKRI. Sebab, menurut Airlangga, komitmen terhadap penegakan NKRI ada pada peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholders.
“Masing-masing stakeholders memiliki peran, siapa dan berbuat apa. Itu semua harus terus dibangun sinergi dan kesadaran yang dipupuk oleh nilai-nilai nasionalisme tentang NKRI melalui pengetahuan dan informasi yang objektif tentang semua aspek yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan masa depan rakyat Papua,” terang Airlangga.
Semua itu, lanjutnya, tidak mungkin tercapai apabila indikator empat pilar dalam sumber daya manusia (SDM) untuk memajukan kesejahteraan masyarakat tidak dimiliki. Indikator empat pilar sumber daya manusia itu yang disebut Airlangga sebagai human capital indeks. Indikator yang mengukur sejauh mana peran negara melalui para stakeholders memobilisasi potensi ekonomi dan sumber daya warganya.
Indikator SDM itu, menurut Airlangga, adalah jumlah atau kuantitas SDM, kualitas SDM, kualitas kepemimpinan, dan kestabilan sistem terkait tata kelola dan tatanan pemerintahan.
Jumlah SDM adalah potensi untuk menggerakkan semua roda ekonomi dan kesejahteraan, tetapi harus didukung oleh pengetahuan dan kesehatan masyarakat yang baik, dan dikelola oleh kepemimpinan dan sistem tata kelola yang kuat yang berpihak pada kepentingan bangsa dan negara. Menurutnya, inilah yang menjadi salah satu problem di Papua.
“Salah satu contoh peran stakeholders itu adalah tokoh masyarakat dan pemimpin agama. Ia harus menjadi panutan tentang komitmen NKRI dan kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua. Jika pemuka masyarakat dan tokoh agama menyatakan merah, masyarakat dipastikan akan mengikuti,” terang Airlangga.
Begitu pula dengan para tokoh, generasi muda, dan mahasiswa sebagai bagian dari stakeholders yang juga akan memengaruhi eksistensi suatu negara.
“Para tokoh, generasi muda dan mahasiswa harus menjadi agent of change (agen perubahan) bagi kualitas pendidikan dan pengetahuan bagi masyarakat, perannya harus mendorong perubahan sebagai dinamisator dan katalisator dalam mempercepat perubahan masyarakat yang konstruktif,” tuturnya.
Oleh karenanya, mereka harus terus meng-update pengetahuan, di tengah-tengah kemajuan era informasi dan teknologi, di mana distribusi informasi juga berdampak pada maraknya hoaks. Para tokoh, generasi muda, dan mahasiswa pun harus dapat memberikan informasi yang benar kepada basis massanya.
Dengan sinerginya peran dan tanggung jawab masing-masing stakeholders itu, dirinya yakin ke depan peluang rongrongan terhadap persatuan dan kesatuan NKRI di wilayah Papua ini, termasuk ancaman merdeka untuk memisahkan diri dari NKRI akan makin tidak mendapatkan tempat. Sebab, masyarakat dengan pengetahuan dan kesadarannya telah terpupuk semangat yang benar dalam membangun kesejahteraan ekonominya.
“Kita lahir sebagai bangsa Indonesia dan terlahir di tengah-tengah kemajemukan (pluralisme). Indonesia adalah bangsa yang memiliki sekitar 400 etnis. Keunikan inilah yg dimiliki Indonesia harus dapat dikelola menjadi kekuatan, bukan malah menjadi kelemahan,” ucapnya.
“Urusan Papua menjadi bagian dari NKRI sudah final dan pemerintah akan terus fokus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua,” tegas Airlangga. (LP2/red)
