25.8 C
Manokwari
Senin, Juni 2, 2025
25.8 C
Manokwari
More

    Empat Kabupaten Belum Teken NPHD Pilkada 2024, KPU Papua Barat Minta Segerakan

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – KPU Papua Barat menyampaikan empat kabupaten hingga saat ini belum membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pilkada 2024. Kabupaten Manokwari menjadi daerah pertama yang menandatangani NPHD.

    “Berdasarkan Informasi masih ada empat daerah yang belum membahas NPHD untuk pilkada. Kita harapkan ini disegerakan sesuai instruksi Mendagri,” ujar Ketua KPU Papua Barat, Paskalis Semunya, Senin (30/10/2023).

    Baca juga:  Konsolidasi Kader, Partai Golkar Bintuni Optimistis Menang di Pileg 2024

    Paskalis menjelaskan, yang sudah melakukan pembahasan hingga penandatanganan NPHD, yaitu Manokwari, sedangkan Pegunungan Arfak sedianya Senin (30/10/2023).

    “Empat kabupaten yang belum pembahasan, yakni Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Manokwari Selatan, dan Kaimana. Sebagaimana informasi yang diterima belum dilakukan pembahasan atau mengerucut kepada kesepakatan,” jelasnya

    Untuk Fakfak, kata Paskalis, sudah sampai pada kesepakatan. Tinggal pengalokasian 40 persen untuk 2023. “Seperti apa, itu yang kami masih menunggu,” bebernya.

    Baca juga:  Pangdam Kasuari Ajak Bersama-sama Bangun Tanah Papua dengan Penuh Damai

    Paskalis berharap dukungan dari Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mendorong keempat kabupaten untuk segera mencapai kesepakatan. Sebab, berdasarkan instruksi anggaran NPHD tahap pertama harus dicairkan pada November 2023.

    Mendagri dalam surat edaran Nomor: 900.1.9.1/435/SJ telah menginstruksikan kepada tiap pemerintah daerah tingkat provinsi serta kabupaten dan kota untuk mendukung pelaksanaan pilkada dengan mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD masing-masing.

    Baca juga:  Pemkab-KPU Mansel Sosialisasi Dorong Partisipasi Pemilih: Jangan Golput

    Anggaran dalam bentuk hibah ini akan dituangkan dalam NPHD dibagi dalam dua kali APBD, yakni 2023 dan 2024.

    Mendagri, Tito Karnavian, dalam surat edarannya telah menegaskan bahwa penandatanganan NPHD dan pencairan 40 persen dilaksanakan pada november 2023, sedangkan 60 persen akan dilaksanakan pada Desember 2023. (LP2/Red)

    Latest articles

    Markus Waran Mulai Ancang-Ancang Maju di Pilgub Papua Barat 2030

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Mantan Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Markus Waran, mulai mengambil langkah-langkah awal untuk bertarung di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua Barat 2030. Secara terbuka,...

    More like this

    Markus Waran Mulai Ancang-Ancang Maju di Pilgub Papua Barat 2030

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Mantan Bupati Manokwari Selatan (Mansel), Markus Waran, mulai mengambil langkah-langkah awal...

    Libur Panjang, Direktorat Polairud Polda Papua Barat Tingkatkan Keamanan di Pantai Wisata

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Direktorat Polairud Polda Papua Barat, melakukan pengamanan dilokasi obyek wisata pantai pasir putih,Minggu...

    Wabup Joko Lingara Pasang Umbul-Umbul Pakai Sandal Jepit, Ajak Warga Meriahkan HUT Bintuni

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Wakil Bupati (wabup) Teluk Bintuni, Joko Lingara, tampil sederhana dengan...