28.9 C
Manokwari
Selasa, Mei 28, 2024
28.9 C
Manokwari
More

    DPRD Teluk Bintuni Bahas Ranperda APBD-P 2021 

    Published on

    BINTUNI, Linkpapua.com – Rapat paripurna DPRD Kabupaten Teluk Bintuni masa sidang III 2021 dalam rangka pembahasan Ranperda APBD-P TA 2021 berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Teluk Bintuni, Ruko Panjang Kali Kodok, Jalan Raya Bintuni, Distrik Bintuni, Selasa (28/9/2021).

    Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw, dalam pengantar nota keuangan APBD-P mengatakan, APBD 2021 yang telah mendapat persetujuan DPRD Teluk Bintuni dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.

    Petrus mengungkapkan, dalam pelaksanaannya telah dihadapkan pada tantangan dan dinamika ekonomi serta kebijakan fiskal. Selain itu, pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan.

    Baca juga:  Pj Gubernur Ali Baham dan Dominggus Mandacan Kompak Dorong IKAPTK Siap Berkarya di Mana Saja

    “Maka berbagai kebijakan keuangan dan rencana belanja daerah yang termuat dalam APBD 2021, perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan perubahan kebijakan fiskal, kondisi ekonomi, serta kebijakan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19,” kata Petrus.

    Sejalan dengan hal itu, berdasarkan pasal 161 PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021, ditegaskan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila memenuhi berbagai unsur.

    Baca juga:  Pekan ini, DPR Papua Barat Sodorkan Dokumen DOB Pegunungan Meyah ke Komisi II

    Pertama, perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran. Ketidaksesuaian itu dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan yang ditetapkan pada KUA APBD 2021.

    Kedua, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar-unit antar-organisasi, antar-kegiatan, dan antar-jenis belanja.

    Ketiga, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih yang harus dilakukan pada tahun berjalan. Keempat, keadaan darurat dan luar biasa.

    Baca juga:  AKP Gelora Tarigan Pensiun, Kapolres Bintuni: Terima Kasih Dedikasinya

    “Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni perlu melakukan penyesuaian. Dengan tetap memperhatikan prioritas pembangunan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” tutur Petrus.

    Prioritas pembangunan Teluk Bintuni, antara lain pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan akses kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, terampil, dan berdaya saing, serta percepatan pembangunan infrastruktur. (LP5/Red)

    Latest articles

    Dominggus Mandacan Resmi Terima Rekomendasi DPP NasDem Maju Pilkada Papua Barat...

    0
    JAKARTA, Linkpapua - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menyerahkan surat rekomendasi kepada Dominggus Mancadan untuk maju bertarung pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Papua...

    More like this

    Dominggus Mandacan Resmi Terima Rekomendasi DPP NasDem Maju Pilkada Papua Barat 2024

    JAKARTA, Linkpapua - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem menyerahkan surat rekomendasi kepada Dominggus...

    Wahidin Puarada Terima Surat Tugas DPP PAN Maju Pilgub Papua Barat  

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Wahidin Puarada resmi menerima surat tugas dari Dewan Pimpinan Pusat Partai...

    Raker Forum Intelektual Risaturi, Kuatkan Sinergi dan Inovasi Antar-Suku di Teluk Bintuni

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Forum Intelektual Kuri, Wamesa, Irarutu, Sumuri (Risaturi) Bersatu menyelenggarakan Rapat...