Minggu, September 25, 2022
26.6 C
Manokwari
26.6 C
Manokwari
Minggu, September 25, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

DPRD Manokwari Bahas KUA-PPAS APBD Perubahan 2022

MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari menggelar rapat paripurna membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2022, Rabu (21/9/2022).

Sidang diikuti satu pimpinan DPRD Manokwari dan 12 anggota. Wakil Ketua DPRD Manokwari, Bons S. Rumbruren, menyampaikan KUA-PPAS berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mengacu pada pedoman APBD yang mengikuti program prioritas.

“Program yang dilaksanakan setiap urusan sesuai aturan harusnya disampaikan pada minggu pertama Agustus. Kondisi ekonomi yang parah dirasakan oleh pemerintah dampak perlambatan perekonomian yang dampaknya hingga ke daerah sehingga berpengaruh pada kinerja pembangunan daerah,” kata Bons.

Salah satu penyebabnya, kata Bons, karena adanya refocusing anggaran dan rasionalisasi anggaran. Dengan pertimbangan itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari bersama DPRD perlu penyesuaian postur APBD agar pembangunan bisa berjalan efektif.

“Pembahasan ini harus diselesaikan tepat waktu dengan waktu yang minim karena penyampaiannya sudah sangat terlambat,” ujar Bons.

Baca juga:  Lagi, Pemerintah Tawarkan Relokasi, Warga Borobudur Ngotot Bertahan
Baca juga:  Reses ke Kompleks Swapen, Politisi Golkar Disodori Warga Sejumlah Persoalan

Sementara itu, pidato pengantar Bupati Manokwari, Hermus Indou, yang dibacakan Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo, mengatakan kebijakan pembangunan negara hingga saat ini masih belum dapat diprediksi ke depannya.

“Dengan adanya berbagai kebijakan fiskal, perkembangan keuangan daerah sudah tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang tercantum dalam KUA 2022. Pemda bersama DPRD perlu melakukan evaluasi penyesuaian APBD dapat berjalan dengan transparan, berintegritas, dan akuntabel,” ucap Edi.

Dikatakannya, tujuan KUA-PPAS adalah memberikan gambaran perubahan asumsi yang berkembang dibandingkan KUA 2022 serta memberikan acuan dalam penyusunan PPAS Perubahan APBD 2022.

Perincian KUA APBD 2022, kebijakan perubahan pendapatan menjadi Rp1.337.211.658.960. Perubahan kebijakan belanja menjadi 1.334.254.499.342. Sementara itu, perubahan pembiayaan daerah awalnya Rp111.365.131.603 yang berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu dan penerimaan pinjaman Rp101. 739.507.050 dengan jumlah penurunan Rp9.625.624.553. (LP3/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here