25.6 C
Manokwari
Kamis, Februari 13, 2025
25.6 C
Manokwari
More

    DPR Papua Barat Tetapkan APBD Perubahan 2022 Defisit Rp1,1 Triliun

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat melalui sidang paripurna dalam rangka pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, Rabu (28/9/2022), telah menetapkan dan menyepakati APBD Perubahan.

    Total jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp6.311.850.381.289. Namun, setelah perubahan mengalami peningkatan Rp806.981.207.925 sehingga total anggaran pendapatan Rp7.118.831.589.214.

    Total Belanja sebelum perubahan sebesar Rp6.778.259.711.635. Setelah perubahan Rp8.231.270.054.516,00 sehingga belanja pemerintah Papua Barat bertambah sebesar Rp1.453.010.342.881.

    Baca juga:  Kepatuhan Pelayanan Publik, 3 Kabupaten di Papua Barat Masih Zona Merah

    Sementara, total surplus (defisit) sebelum perubahan sebesar Rp466.409.330.346. Namun, setelah perubahan Rp1.112.438.465.302 sehingga devisit Papua Barat bertambah Rp646.029.134.956.

    Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan setelah mendengarkan pemandangan akhir fraksi masih ada catatan yang sifatnya membangun. Hal ini dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bersih, profesional, cerdas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

    “Dari pemandangan akhir fraksi-fraksi di DPR sungguh berharga sehingga dapat dijadikan instrumen dalam pengambilan keputusan penyusunan materi APBD Perubahan di masa mendatang,” paparnya.

    Baca juga:  Disdukcapil Papua Barat Akan Ajukan Permintaan 20.000 Blangko KTP-el

    Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dibenahi, khusunya masih terbatasnya sumber daya dalam peningkatan kinerja.

    Dia pun mengajak untuk saling bahu-membahu guna meningkatkan menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan di semua sektor.

    “Eksekutif dan legislatif pada dasarnya merupakan mitra kerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kita berkewajiban untuk membangun daerah dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

    Baca juga:  Sah! DPR Papua Barat Tetapkan 3 Raperdasi

    Dia juga menekankan agar meninggalkan kepentingan pribadi dan kelompok guna kepentingan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar masih terbatas pada akses pelayanan umum maupun pembangunan secara luas.

    “Sesulit apa pun keadaannya, kalau kita selalu bersatu dan bahu-membahu saya yakin kita akan bisa meraih keberhasilan untuk Provinsi Papua barat,” ucapnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Dinkes Manokwari siapkan Faskes pelaksanaan CKG

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Marthen Rantetampang mengatakan pihaknya tengah bersiap melaksanakan program Cek Kesehatan Gratis(CKG) yang merupakan program dari pemerintah pusat. “Sebenarnya program...

    Suriyati minta Pemda genjot PAD Manokwari

    More like this

    Dinkes Manokwari siapkan Faskes pelaksanaan CKG

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kepala Dinas Kesehatan Manokwari Marthen Rantetampang mengatakan pihaknya tengah bersiap melaksanakan program...

    Kanwil Kemenkum Pabar Gelar FGD Pemutakhiran Standar Pelayanan Publik

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat menggelar Focous Group Discussion (FGD) terkait...

    Jelang Dilantik, Yohanis Manibuy-Joko Lingara Kompak Ukur Seragam PDU di Pancoran

    JAKARTA,LinkPapua.com – Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bintuni terpilih, Yohanis Manibuy – Joko Lingara...