28 C
Manokwari
Kamis, Juni 26, 2025
28 C
Manokwari
More

    DPR Papua Barat Tetapkan APBD Perubahan 2022 Defisit Rp1,1 Triliun

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat melalui sidang paripurna dalam rangka pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022, Rabu (28/9/2022), telah menetapkan dan menyepakati APBD Perubahan.

    Total jumlah pendapatan sebelum perubahan sebesar Rp6.311.850.381.289. Namun, setelah perubahan mengalami peningkatan Rp806.981.207.925 sehingga total anggaran pendapatan Rp7.118.831.589.214.

    Total Belanja sebelum perubahan sebesar Rp6.778.259.711.635. Setelah perubahan Rp8.231.270.054.516,00 sehingga belanja pemerintah Papua Barat bertambah sebesar Rp1.453.010.342.881.

    Baca juga:  Masih Soal BBM, OKP Manokwari Kembali Gelar Aksi di Kantor DPR Papua Barat

    Sementara, total surplus (defisit) sebelum perubahan sebesar Rp466.409.330.346. Namun, setelah perubahan Rp1.112.438.465.302 sehingga devisit Papua Barat bertambah Rp646.029.134.956.

    Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, mengatakan setelah mendengarkan pemandangan akhir fraksi masih ada catatan yang sifatnya membangun. Hal ini dalam rangka menegakkan pemerintahan yang bersih, profesional, cerdas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

    “Dari pemandangan akhir fraksi-fraksi di DPR sungguh berharga sehingga dapat dijadikan instrumen dalam pengambilan keputusan penyusunan materi APBD Perubahan di masa mendatang,” paparnya.

    Baca juga:  Hadiri Temu Stakeholder, Pangdam Kasuari Tegaskan TNI Siap Kawal Pemilu Damai

    Menurut dia, masih banyak hal yang perlu dikerjakan dan dibenahi, khusunya masih terbatasnya sumber daya dalam peningkatan kinerja.

    Dia pun mengajak untuk saling bahu-membahu guna meningkatkan menyejahterakan masyarakat melalui pembangunan di semua sektor.

    “Eksekutif dan legislatif pada dasarnya merupakan mitra kerja dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kita berkewajiban untuk membangun daerah dengan melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” paparnya.

    Baca juga:  Rakornis BPSDM Papua Barat Bahas Harmonisasi Kebijakan Pengembangan ASN

    Dia juga menekankan agar meninggalkan kepentingan pribadi dan kelompok guna kepentingan kesejahteraan masyarakat yang sebagian besar masih terbatas pada akses pelayanan umum maupun pembangunan secara luas.

    “Sesulit apa pun keadaannya, kalau kita selalu bersatu dan bahu-membahu saya yakin kita akan bisa meraih keberhasilan untuk Provinsi Papua barat,” ucapnya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Peringati Hari Bhayangkara ke-79, Baharkam Polri Ziarah ke Makam Briptu Anumerta...

    0
    LAMPUNG, Linkpapua.com – Dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-79, Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri berziarah ke makam almarhum Briptu Anumerta Ghalib Surya Ganta, Kamis...

    More like this

    Papua Barat Gelar Musrenbang RPJMD 2025-2029, Wagub Tekankan Perencanaan Realistis

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang)...

    Polri Mutasi Empat Pejabat Utama Polda Papua Barat

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali melakukan rotasi jabatan di tubuh organisasi Polri....

    Workshop Pengelolaan Keuangan Desa, Gubernur Papua Barat Tekankan Transparansi-Akuntabilitas

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam...