28.4 C
Manokwari
Jumat, Juli 4, 2025
28.4 C
Manokwari
More

    DPR Papua Barat Minta Pemprov Serius soal Penertiban Aset

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Ketua Komisi III DPR Papua Barat, Zeth Kadakolo, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat serius dalam mengelola aset. Terutama aset yang digunakan oleh mantan pejabat Pemprov Papua Barat.

    “Aset pemerintah yang bergerak maupun tidak bergerak harus segera ditertibkan. Yang penting juga bahwa sejumlah aset seperti tanah yang sudah digunakan, tapi belum ada sertifikatnya harus segera dibuat karena kita dapat informasi masih banyak yang belum bersertifikat atau dokumen resmi. Misalnya sekolah-sekolah atau UPT dari dinas karena memang cukup banyak aset kita yang sudah dibangun dari anggaran daerah,” ungkap Kadakolo, Jumat (10/9/2021).

    Baca juga:  Webinar Gernas BBI-BWI Papua Barat, Wamendag Minta Adaptif di Era Digital

    Dikatakannya, dokumen kepemilikan aset tersebut harus dimiliki tiap perangkat daerah. Hal itu penting untuk melihat neraca aset Pemprov Papua Barat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Ini akan dikalkulasi agar dapat diketahui berapa pasti nilai dari aset pemprov Papua Barat.

    Baca juga:  Serapan anggaran di Papua Barat Digenjot Pacu Pertumbuhan Ekonomi

    “Dengan tahu pasti apa saja yang menjadi aset pemerintah, maka jika mantan pejabat yang menguasai aset itu tidak bisa asal dijual, tetapi dikembalikan ke pemerintah. Memang masih ada aset yang digunakan oleh mantan pejabat, terutama aset yang bergerak. Jadi kalau memang pemerintah mau menariknya harus tarik, jangan ada perbedaan perlakuan ini demi keadilan juga. Yang anehnya lagi ada pejabat yang menggunakan kendaraan dinas lebih dari satu. Seharusnya setiap orang dapat satu saja,” tambah politisi Nasdem tersebut.

    Baca juga:  Pj Gubernur Ali Baham Tegaskan Komitmen Wujudkan Pilkada Damai di Papua Barat  

    Kadakolo yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Sorong itu mempertanyakan kendaraan dinas yang pernah dikumpulkan di halaman Kantor Gubernur Papua Barat beberapa tahun lalu yang berasal dari para mantan pejabat.

    “Komisi III akan mempertanyakan ke bagian aset, kendaraan dinas yang pernah dikumpulkan itu sudah ke mana. Apakah sudah dialihkan ke pegawai lainnya atau seperti apa,” tutupnya. (LP3/Red)

    Latest articles

    Legislator DPR RI Sebut DOB Papua Butuh Pengawalan Serius, Bukan Hanya...

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com - Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyebut keberhasilan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua tak cukup hanya dengan anggaran besar....

    More like this

    DAS Wariori Kritis, BPBD Papua Barat Sebut Banjir di Mansaburi Ancaman Permanen

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Papua Barat menyebut banjir yang terus...

    Kapolda Papua Barat Pimpin Sidang Kelulusan Akhir Penerimaan Terpadu Polri Akpol, Bintara, dan Tamtama T.A. 2025

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., memimpin langsung Sidang...

    Pensiun dari ASN, Oktovianus Mayor Pilih Mengabdi untuk Gereja dan Umat

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Usai menuntaskan pengabdiannya sebagai aparatur sipil negara (ASN), Oktovianus Mayor memilih...