26.1 C
Manokwari
Rabu, Februari 26, 2025
26.1 C
Manokwari
More

    Dewan Adat Papua Tolak Polri Gabung TNI-Kemendagri: Jangan Kembali ke Orde Baru

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com– Sekretaris Dewan Adat Papua Wilayah III Domberay, Zakarias Horota mengatakan, wacana penggabungan Polri ke TNI atau di bawah Kemendagri merupakan kemunduran dalam bernegara. Polri dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama di Papua Barat.

    “Bagi saya menggabungkan Polri dengan TNI ataupun ke Kementerian Dalam Negeri merupakan kemunduran bernegara,” kata Horota, Jumat (6/12/2024).

    Menurut Horota, Polri telah menunjukkan peran strategisnya di era reformasi. Polri saat ini semakin mandiri dan menuju pada paradigma yang lebih baik.

    “Sebagai contoh konkret bahwa terselenggaranya Pilkada di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya yang berlangsung aman dan damai hingga saat ini merupakan andil besar Polri di daerah. Dan tidak ada masalah yang kita dengar atau kita lihat,” ujarnya.

    Baca juga:  Papua Barat Kekurangan Polisi Kehutanan, Sudah Banyak yang Pensiun pula

    Horota menilai, dalam perjalanan menuju institusi yang lebih baik, Polri menghadapi banyak tantangan. Salah satunya tantangan internal. Di mana masih ada segelintir oknun personel yang merusak nama baik Polri.

    “Tetapi itu bukan alasan untuk menggabungkan kembali Polri di bawah TNI atau Kemendagri. Setiap institusi yang besar memang ada saja setiap personil dan atau anggotanya melakukan kesalahan seperti mengabaikan pelayanan dan pengaduan, melakukan tindakan di luar batas serta hal lain yang menyebabkan citra negatif,” jelas Horota.

    Baca juga:  Pj Gubernur Minta Mahkamah Agung Perhatikan Hakim Putra-putri Asli Papua

    Bagi Horota, TNI dan Polri merupakan dua institusi yang berbeda. Saat ini tugas-tugas keduanya juga jelas berbeda.

    Sehingga wacana mengembalikan Polri ke TNI kurang tepat. Kata Horota, penggabungan itu justru akan melahirkan dualisme komando.

    “Karena akan ada dua omando dalam sistem. Ini berbahaya. Sehingga tidak perlu kita kembali lagi ke konsep Orde Baru,” kata Horota.

    Disisi lain Horota meminta Pimpinan Polri di Jakarta agar memberikan tanggung jawab kepada putra-putri Papua terbaik yang ada di Polri untuk memimpin Polda terutama di enam provinsi di Tanah Papua.

    Baca juga:  Distrik Manokwari Barat Upayakan Percepatan Capaian PIN Polio

    “Dengan adanya 6 provinsi baru, (Papua Barat daya, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan) Pimpinan Polri memperhatikan putra-putri terbaik Papua yang ada di Polri terutama yang memiliki kepangkatan dan golongan yang memadai agar dipercaya memimpin Polda-polda di 6 provinsi di Tanah Papua,” pintanya.

    Kemudian dia berharap rekrutmen Calon Anggota Polri besar-besaran dilakukan dengan memprioritaskan Anak-anak Papua baik dalam rekrutmen Bintara, Tamtama maupun Perwira.(LP2/Red)

    Latest articles

    Resmi! Helmin Somalay Dilantik jadi Ketua Pengadilan Negeri Manokwari

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Budi Santoso melantik Helmin Somalay sebagai Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Selasa (25/2/2025). Helmin Somalay menggantikan Berlinda Ursula...

    More like this

    Resmi! Helmin Somalay Dilantik jadi Ketua Pengadilan Negeri Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Ketua Pengadilan Tinggi Papua Barat Budi Santoso melantik Helmin Somalay sebagai Ketua...

    Dukung Makan Bergizi Gratis, Pemerintah akan Bangun 50 SPPG di Manokwari

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Badan Gizi Nasional (BGN) akan membangun 50 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)...

    3 Anggota DPR PB Siap Kawal Aspirasi Mahasiswa Tolak MBG dan Efisiensi Anggaran

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Tiga anggota DPR Papua Barat turun ke jalan mendengarkan aspirasi yang disampaikan...