MANOKWARI, linkpapua.com- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti menggelar dialog Interaktif dengan tema Ekonomi Politik sebagai akar masalah di Papua, Sabtu (4/12/2021). Dialog ini mengulas Papua dari berbagai perspektif.
Dialog dipandu Sekertaris KNPI Papua Barat, Jimmy Liusanda. Hadir sejumlah pembicara di antaranya Kepala Biro Pemerintahan, mewakili Gubernur Papua Barat, Pembela HAM di Tanah Papua Yan Cristian Warinussy, tokoh perempuan Papua Anike Sabami, perwakilan MRPB dan Direktur Lokataru Haris Azhar.
Hadir pula perwakilan masyarakat adat, Dewan Adat Papua, Lembaga Adat Papua serta Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan juga aktivis perempuan Papua dan wakil dari MUI.
Direktur Lokataru Haris Azhar dalam pemaparannya menyoroti berbagai kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat yang tidak berpihak pada Papua. Menurutnya, tanah Papua menyimpan begitu banyak ‘harta karun’.
“Ketika kita bilang hutan, Anda jangan kebayang soal hijau, tetapi ada kekayaan di dalamnya. Ada satwa liar. Dan hutan Papua salah satu yang menyimpan jenis burung satwa paling banyak di dunia,” kata Haris Azhar
Tak hanya itu kata Haris, Papua juga menyimpan berbagai kekayaan alam dengan nilai tak terhingga.
“Di bawahnya itu ada tambang, mineral, tembaga, emas, uranium. Semua ini diperebutkan. Mereka masuk mengambil kekayaan di Papua. Sampai mereka sikut-sikutan” ungkap Haris.
Lebih lanjut dia mengungkap bahwa ada jejaring kekuasaan yang mengeruk semua kekayaan Papua. Sayangnya orang Papua tidak sadar. Karena mereka sibuk dengan urusan darah.
“Orang datang merampas kekayaan Papua. Tapi kita disibukkan dengan darah, tembakan dan nyawa yang melayang. Ngak cukup energi kita atau kita ngak mau membahasakan. Kalau ini terus terjadi, orang Papua nanti akan seperti suku aborigin atau orang Indian yang hanya tinggal segelintir orang. Anda mau seperti itu?” ujarnya.
Haris juga menyinggung soal budaya Papua yang kian tergerus. Menurut data Unisco lanjut dia, di Papua setiap tahun hilang dua sampai tiga bahasa lokal.
“Sebab generasi di Papua sudah malu menggunakan bahasa daerah di Papua. Ini adalah indikasi tergerusnya budaya Papua,” jelasnya.
Sementara Direktur YLBH Sisar Matiti, merasa ada yang kurang karena dialog ini tidak dihadiri Gubernur Papua Barat, dan DPR Otsus.
“Saya berharap sekali Gubernur Papua Barat hadir, saya juga berharap DPR Otsus juga harus hadir. Karena ini adalah sebuah modul yang kami anggap kebutuhan pikiran,” kata Yohanis Akwam.
Dia menyebutkan bahwa saat ini ketika menjelang Natal, masih ada OAP yang mengungsi di hutan. Terjadi pembunuhan anak bangsa. Dan negara belum mampu memberikan perlindungan kolektif kepada mereka.
“Kami hanya menyediakan sebuah ruang, YLBH tidak ada urusan nanti siapa yang akan jadi gubernur, bupati atau wali kota di 2024. Ketika bicara dalam konteks hak asasi manusia tidak boleh ada yang bertindak untuk menghakimi. Karena kita berada pada sebuah mekanisme,” tuturnya.
Namun ia tetap memuji karena dialog ini sudah merepresentasi berbagai kelompok. Ada kelompok agama, kelompok masyarakat, organisasi pemuda bahkan juga dari organisasi yang menyatakan diri ingin keluar dari NKRI.
Sementara itu, Agustinus Rumbino, mewakili Gubernur Papua Barat mengatakan pihaknya bekerja dalam sistim tata negara yang sudah di batasi oleh regulasi. Sehingga dari tingkat Presiden hingga kepala desa bekerja berdasarkan aturan.
“Dengan aturan itu maka banyak hal yang mempersempit ruang kita. UU tentang Pemerintahan Daerah lebih banyak dibuat di Jakarta tanpa melihat kondisi yang ada di Papua,” ujar Rumbino.
Direktur LP3BH, Yan Cristian Warinussy yang juga hadir sebagai narasumber mengatakan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak bisa diselesaikan secara adat. Karena HAM menyangkut keselamatan hak dasar manusia.
Warinussy menilai, banyak sejarah HAM yang belum tuntas di Papua. Intervensi kekuasaan justru belum mampu menyelesaikannya.
“HAM di Papua menjadi isu sentral yang belum tuntas hingga hari ini. Kita punya banyak sejarah kelam penegakan HAM. Dari masa lalu hingga sekarang. Negara Indonesia ini negara hukum menurut saya itu hebat. Dia punya mekanisme yang menentukan ini yang pelanggaran HAM ini yang bukan pelanggaran HAM. Seharusnya aturan itu bisa menyelesaikan semua soal HAM,” tuturnya.
Salah satu peserta dialog, Alex Nekanem yang merupakan Ketua KNPB Manukwar turut memberi penilaian atas kondisi di Papua. Menurutnya otonomi khusus (Otsus) yang diberikan kepada Papua bukan solusi.
Otsus hanya alat untuk membungkam agar tidak ada lagi orang Papua yang menuntut merdeka.
“Otsus ini untuk mempertahankan kekuasaan dan mengeruk sumber daya alam di Papua. Kita semua terkecoh. Kita diberi otsus padahal itu bukan solusi buat Papua,” kata Nekenem.
Nekenem bahkan mempertanyakan sumber dana otsus yang mencapai triliunan. Ia menuding dana otsus bersumber dari negara donor.
“Sumber dana otsus itu dari mana? Kemudian Indonesia untuk mengganti dana dari negara donatur itu pakai apa? Apakah SDA Papua ini akan dikuras untuk menggantikan dana otsus?” tanya Alex Nekenem. (LP2/red)
