28.5 C
Manokwari
Selasa, Mei 13, 2025
28.5 C
Manokwari
More

    Curhat Waterpauw ke Komisi II: Ungkap Seretnya APBD dan Nasib Honorer

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Pj Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw berbicara gamblang mengenai berbagai problem yang tengah dihadapi para kepala daerah se-Tanah Papua. Mulai dari kian seretnya APBD hingga masalah pengangkatan honorer yang tak kunjung kelar.

    Kata Waterpauw, sejak Provinsi Papua Barat Daya terbentuk, Provinsi Papua Barat mengalami banyak masalah pada keuangan daerah. Peralihan sebagian dana APBD ke PBD membuat beberapa program terhambat.

    “Sebagai Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua yang mewakili enam gubernur dan 42 bupati/walikota, saya ingin menyampaikan kepada Pemerintah Pusat, yaitu Menteri Keuangan RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, bahwa aspek pembiayaan pasca pemberlakuan Daerah Otonomi Baru di Tanah Papua, sangat membebani daerah,” ujar Waterpauw di sela-sela pertemuan dengan Komisi II DPR RI.

    Baca juga:  Pendaftaran Cabup-Cawabup Bintuni Ditutup, 3 Paslon Penuhi Syarat ke Tahap Berikutnya

    Kata Waterpauw, atas kesepakatan bersama Asosiasi Kepala Daerah se-Tanah Papua, maka mereka mengajukan beberapa aspirasi. Pertama dalam hal pembiayaan daerah-daerah pemekaran/Daerah Otonomi Baru, harus menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan menggunakan dana APBN. Agar tidak membebani fiskal daerah yang sangat minim.

    Baca juga:  Usai Raih UHC Award, Waterpauw Ungkap Obsesi Bangun RSUD di Pegaf

    “Kedua mengangkat tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dan Tenaga Harian Lepas/Honorer (THL) menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mengisi kuota pegawai pada daerah-daerah otonomi baru,” terang dia.

    Tuntutan ini kata Waterpauw sejalan dengan amanat UU Otonomi Khusus.

    “Ya, sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua,” tegas Waterpauw.

    Baca juga:  Pj Gubernur Papua Barat Serahkan SK Tiga Plt Kepala Dinas, Ini Nama-namanya

    Meski kesepakatan ini sejatinya dialamatkan pada Pemerintah Pusat, khususnya Menteri Keuangan RI dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI, namun kata Waterpauw, mengingat DPR memiliki fungsi pengawasan maka pihaknya menimbang penting untuk menyampaikan landasan pemikirannya di hadapan Anggota Dewan.

    “Kita berharap ini menjadi perhatian DPR RI. Untuk kemudian ditindaklanjuti ke pemerintah pusat,” katanya. (LP9/Red)

    Latest articles

    Paus Leo XIV Ternyata Pernah ke Papua, KWI Harap Bisa Berkunjung...

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – Paus Leo XIV ternyata memiliki ikatan historis dengan Indonesia, khususnya Papua. Dua dekade lalu, sebelum menjadi pemimpin tertinggi Gereja Katolik, dia...

    More like this

    Paus Leo XIV Ternyata Pernah ke Papua, KWI Harap Bisa Berkunjung Lagi

    JAKARTA, LinkPapua.com – Paus Leo XIV ternyata memiliki ikatan historis dengan Indonesia, khususnya Papua....

    Hadiri Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten, Mugiyono: Siapkan Diri dengan Baik

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Wakil Bupati Manokwari Mugiyono menghadiri pembukaan seleksi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibraka) tingkat...

    Amerika Serikat Larang Warganya Kunjungi Papua, Dinilai Rawan Konflik-Penculikan

    JAKARTA, LinkPapua.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) secara tegas melarang warganya untuk bepergian ke...