28.6 C
Manokwari
Sabtu, April 20, 2024
28.6 C
Manokwari
More

    Cegah Penambang Ilegal, Kepala Suku Wasirawi Minta Pemerintah Terbitkan IPR

    Published on

    MANOKWAR, linkpapua.com- Kepala Suku Sejarah Wasirawi Serphus Mosyoi meminta pemerintah segera mengeluarkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Wasirawi, agar eksplorasi yang dilakukan mengantongi legalitas. Serphus juga menegaskan, perlu penataan ulang untuk mencegah masuknya penambang ilegal.

    “Kami masyarakat meminta agar pemerintah kabupaten maupun provinsi harus segera menerbitkan IPR agar masyarakat bisa bekerja secara baik-baik. Perlu ada regulasi yang melindungi kami. Dengan begitu kita bisa nikmati hasil yang baik,” kata Serphus, Jumat (24/3/2023).

    Baca juga:  Sius Bantah Perusahaannya Terlibat Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Manokwari

    Menurut Serphus, ada banyak pengusaha yang bekerja di luar badan hukum yang dimiliki masyarakat adat. Mereka di bawah pengelolaan Koperasi Produsen Wasirawi Mandiri Mulia dan Koperasi Produsen Meirengkey Meyah Otgensinsa.

    Dua koperasi ini telah memiliki nomor induk berusaha (NIB) pertambangan emas dan perak. Sehingga sangat memungkinkan untuk diterbitkan IPR.

    Sebaliknya kata Serphus, ada pengusaha yang masuk tanpa izin. Mereka mengelola tambang atas campur tangan orang luar. Inilah yang kata dia kerap menimbulkan problem di lokasi karena mereka tak mau taat pada aturan main.

    Baca juga:  Terseret Arus di Kali Wariori, Warga Sorong Ditemukan Meninggal

    “Nah ini banyak merusak karena mereka kerap ambil kebijakan sendiri dan pengusaha tersebut ikut apa yang sudah atur dan melakukan pekerjaan di lokasi tambang,” bebernya.

    Serphus menjelaskan, ia sudah memanggil pengusuha pengusaha yang masuk secara serampangan itu. Bahkan keberadaan mereka telah dilaporkan ke kepolisian.

    “Jadi saya lapor dan kita urusan di Polsek Masni tiga kali dan di kota urusan bersama ketua Dewan Adat Papua (DAP) Keliopas Meidogda dan Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Masni Soleman Manseni satu kali. Tapi mereka tidak mundur, mereka maunya begitu saja,” ujar Serphus.

    Baca juga:  Empat Kabupaten Belum Teken NPHD Pilkada 2024, KPU Papua Barat Minta Segerakan

    Karena itu, Serphus ingin agar semua ditata ulang. Penambang harus menghentikan sementara pekerjaan dan didaftar ulang lalu ditertibkan sesuai aturan main.

    “Kita mau semua terdaftar. Jadi hentikan dulu semua pekerjaan. Kita tertibkan ulang atau menata ulang supaya melalui satu pintu yaitu koperasi kita,” pungkasnya. (*/red) 

    Latest articles

    Persiapan Pilkada Serentak 2024, KPU Manokwari Mulai Perekrutan Penyelenggara Ad hoc

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari dalam kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 dalam waktu dekat ini akan melaksanakan perekrutan penyelenggara Ad...

    More like this

    Persiapan Pilkada Serentak 2024, KPU Manokwari Mulai Perekrutan Penyelenggara Ad hoc

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manokwari dalam kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak...

    Hermus Indou Puji Kontribusi LDII Bagi Manokwari

    MANOKWARI, Linkpapua.com- DPD Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Manokwari menggelar Silaturohim Syawal pada Sabtu...

    Pemkab dan Pemprov Siapkan Ganti Rugi Warga Terdampak Alihtrase Rendani

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou Jumat(19/4/2024) menggelar pertemuan dengan warga terdampak pembangunan alihtrase...