27.7 C
Manokwari
Rabu, Mei 29, 2024
27.7 C
Manokwari
More

    BMP2I Minta Hasil Rekomendasi MRP Se-Tanah Papua Dijadikan Perdasi-Perdasus

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com-Dewan Pengurus Pusat Barisan Masyarakat Pengembangan Peningkatan Pembangunan Indonesia (DPP BMP21) Provinsi Papua Barat menyoroti hasil rapat koordinasi Majelis Rakyat Papua (MRP) se-Tanah Papua bersama fraksi otonomi khusus DPR Papua Barat terkait pemenuhan hak politik orang asli Papua (OAP). BMP21 meminta poin-poin dalam hasil rapat mendapat tindak lanjut untuk menguatkan posisi politik OAP.

    “Terdapat 9 poin rekomendasi yang dihasilkan MPR se-Papua dan fraksi otsus DPR Papua Barat. Kami dari BMP2I Papua Barat menyoroti poin ketiga tentang kriteria dan definisi orang asli Papua (OAP) dalam mengisi posisi jabatan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, ketua DPR kab-kota-provinsi, ketua-ketua Partai politik, kepala OPD harusnya orang asli Papua yang berasal dari ras Melanesia bagi kami umat Tuhan di tanah kita, Tanah Papua,” kata Sekum DPP BMP2I Markus Fatem, Minggu (7/4/2024).

    Baca juga:  Gubernur Lepas Pengiriman 12 Ton Kakao Ransiki ke Surabaya

    Aktivis Organisasi Serikat Buruh Papua ini menjelaskan masih cukup banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh para anggota MRP dan Fraksi Otsus Papua ke depan. Fatem meminta agar seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota agar menjadikan 9 poin rekomendasi Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai Perdasi, Perdasus ataupun Peraturan Pemerintah (PP).

    Baca juga:  Dinsos Raja Ampat Serahkan Bantuan 11 Kursi Roda untuk Penyandang Disabilitas

    “MRP harus kasih tunjuk tajinya dengan regulasi legal kolektif demi kepentingan OAP, Penting karena rekomendasi tersebut bersifat proteksi kolektif dasar politik orang asli Papua. Harus mereka (MRP) bekerja jika tidak orang Papua akan ribut,” beber pemerhati HAM dan Demokrasi Papua itu.

    Baca juga:  Beri Motivasi, Dua Siswa SMA Taruna Nusantara Magelang Kunjungi Manokwari

    Untuk itu, Fatem mendesak agar keputusan tesebut dapat ditetapkan menjadi peraturan pemerintah.

    “Karena khusus rekomendasi tentang rekutmen politik dan calon kepala daerah sebaiknya ditetapkan melalui perdasus sehingga orang asli Papua bisa menjadi pemimpin bukan penonton di tanah Papua. Sehingga doa sulung Isak Samuel Kijne di Bukit Batu Aitumeri itu dapat terbukti,” imbuhnya.(rls/Red)

    Latest articles

    Pemprov Papua Barat Dukung Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

    0
    MANOKWARI, LinkPapua.com - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis strategi pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan berlangsung...

    More like this

    Pemprov Papua Barat Dukung Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Papua Barat menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis...

    Masyarakat dan Legislator DPRD Manokwari Selatan Palang Kantor BPKAD

    MANSEL, LinkPapua.com - Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Manokwari Selatan...

    Nobar Final Liga Champions 2024, PRMI Manokwari Tawarkan Doorprize Menarik

    MANOKWARI, Linkpapua.com - Pena Real Madrid de Indonesia (PRMI) akan mengadakan acara nonton bareng...