MANOKWARI, linkpapua.com- Ketua Umum Yayasan Rahim Papua Tujuh, Papua Barat, Pdm Theresia L Rumaropen mengatakan, penetapan Pj Gubernur Papua Barat pengganti Paulus Waterpauw harus diputuskan secepatnya oleh pemerintah pusat. Menurutnya, banyak tugas yang harus dituntaskan pj ke depan.
“Banyak persoalan daerah yang belum tertangani oleh Panjabat Gubernur yg lama karena pensiun. Menjadi pekerjaan penting dan utama bagi Penjabat Gubernur Papua Barat yg baru di mana persoalan-persoalan daerah ini tidak boleh dianggap remeh oleh pusat,” ujar Pdm Theresia dalam keterangan tertulis, Kamis (26/10/2023).
Menurut Theresia, persoalan-persoalan tersebut semuanya menyangkut kepentingan rakyat secara langsung. Antara lain, persoalan sosial, persoalan ekonomi daerah, persoalan keagamaan dan persoalan politik.
“Dan ini memerlukan penanganan yang sesegera mungkin apalagi kita memasuki masa akhir tahun 2023 dan tahun politik,” terang dia.
Sebagai contoh kata Pdm Theresia, tingginya inflasi di Papua Barat yang menyebabkan daerah ini langsung masuk dalam 10 (sepuluh) besar daerah dengan tingkat inflasi tertinggi di Indonesia. Selanjutnya ada isu kemiskinan ekstrem yang masih menjadi PR utama PB.
Selain itu, tuntutan pengusaha-pengusaha lokal asli Papua yang masih belum mendapatkan pekerjaan, serta isu penyerapan anggaran yang super lamban.
“Ini harus menjadi perhatian serius bagi pusat untuk tidak menunda penunjukan dan pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat yg baru sesegera mungkin. Apalagi memasuki tahun politik yg ditandai dengan penetapan DCT pada Legislatif bahkan sampai dengan pasca pendaftaran bakal calon-calon presiden-wakil presiden yang akan tarung di Pebruari 2024,” urai Theresia.
Menurut Theresia, semakin Kemendagri dan pemerintah pusat menunda maka semakin membuka ruang terjadinya konflik-konflik ringan dan konflik urat saraf yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam tataran kehidupan masyarakat yang mulai terkotak-kotak.
“Ini tidak boleh terjadi. Kasihan rakyat yang sudah miskin, sudah stunting dan skarang hidup dalam situasi ekonomi sulit akibat laju inflasi yang tinggi di Propinsi yang kaya akan sumber daya alam namun tidak memiliki daya mengolah,” katanya.
“Oleh sebab itu maka, dengan ini saya yang slalu berkutat dengan akar rumput meminta kepada Presiden dan Mendagri untuk tidak menunda penetapan Penjabat Gubernur Papua Barat yang baru apalagi berencana untuk mencari figur lain dari 3 figur yang sudah direkomendasikan oleh DPR Papua Barat berdasarkan permintaan dr Kemendagri sendiri. Jadi janganlah ada udang-udangan di balik batu terhadap penetapan Penjabat Gubernur Papua Barat,” jelas Theresia.
Menurut Theresia, terdapat 3 (3) pokok penting dalam penetapan Penjabat Gubernur Papua Barat yang baru. Yakni satu adalah harus mengacu pada tiga nama yang sudah direkomendasikan oleh DPR Papua Barat sesuai dengan permintaan dari Kementrian Dalam Negri itu sendiri.
Kedua, harus berdasarkan pada aturan kepegawaian negri atau aturan ASN itu sendiri. Dan ketiga harus menganut asas management _the right man on the right place in the right time_ .
“Alasan kesatu dan kedua itu sudah sangat jelas. Alasan ketiga, itu sangatlah penting mengingat kami di Papua Barat ini berada dalam perekonomian yang tidak sehat karena tingginya inflasi daerah, penyerapan anggaran belanja yang lamban juga kami adalah bagian dari NKRi yang secara serentak memasuki tahun politik dimana akibat dari pesta perpolitikan nasional akan juga berdampak langsung dengan daerah sehingga daerah memerlukan orang yang tepat dan netral dan tidak memiliki PR (pekerjaan rumah),” paparnya.
Ditanya perihal 3 orang figur yang sudah diusulkan oleh DPR Papua Barat, maka perempuan dengan nama panggilan Kk Tere ini menjawab bahwa pendapatnya masih tetap pada figur seorang Valentinus Sudarjanto Sumito.
Alasannya adalah hanya beliau yang tepat karena sudah diusulkan DPR Papua Barat. Kemudian dia ASN aktif dan birokrat murni yang netral dari panggung politik.
Kata Tere, Valentinus juga tidak memiliki pekerjaan rumah, dan memiliki _product knowledge_ serta pandangan yang baik tentang situasi sosial kemasyarakatan Orang Asli Papua dan suku-suku Nusantara lainnya yang ada di atas Tanah Papua.
“Karena beliau kan memiliki pengalaman dalam mengelola tata pemerintahan di beberapa wilayah di Tanah Papua melalui posisinya sebagai Penjabat Kepala Daerah di Mimika juga sebagai Pelaksana Tugas Sekda di Papua Tengah,” jelasnya.
Ditanya perihal figur Bp Velix Wanggai, ia berpendapat bahwa Dai Velix (sapaan akrab Kk Tere kepada Bp Velix) merupakan figur OAP yang memiliki bargaining posisi yang kuat, penting dan strategis di Pusat melalui BP3OKP dengan pekerjaan rumah yang berat di wilayah administrasi 6 provinsi yg ada di Tanah Papua ini.
“Jadi tara usah ganggu Dai Velix dia dengan urusan 1 propinsi saja. Kalaupun mau ya jangan tanggung-tanggung, lebih baik persiapkan diri beliau utk masuk dalam Pilgub Papua Barat 2024 dari pada harus menjadi karateker di Papua Barat meninggalkan kepercayaan penting dari negara untuk mengurus 6 propinsi di Tanah Papua,” katanya.
“Oleh karenanya, dari akar rumput kami meminta kepada Bapak Mendagri untuk menghormati rekomendasi DPR Papua Barat dan meminta untuk tidak menabrak aturan yang dibuat sendiri dengan memasukan nama lain selain 3 nama tersebut dan meminta untuk segra melantik Penjabat Gubernur Papua Barat yg baru karena daerah lagi butuh perbaikan cepat di semua aspek hidup masyarakat terutama jelang akhir tahun 2023 dimana masyarakat memasuki momentum Nataru (Natal Tahun Baru) serta Tahun Politik yang tidak bisa dianggap remeh,” urainya. (LP1/red)
