28.1 C
Manokwari
Senin, Maret 31, 2025
28.1 C
Manokwari
More

    Audit Kasus Korupsi Gedung DPRD Bintuni Belum Kelar, BPKP Diragukan ‘Masuk Angin’

    Published on

    TELUK BINTUN,LinkPapua.com-  Kasus dugaan korupsi sewa gedung DPRD Teluk Bintuni kembali menuai sorotan. Pasalnya, hingga memasuki Desember 2023, kasus ini masih saja berkutak pada proses audit kerugian negara.

    Tokoh pemuda Bintuni, Wawan Crisnawan menilai, proses audit sangat lambat. BPKP tidak menunjukkan progres yang rasional.

    “Proses audit yang dilalukan BPKP tidak masuk akal. Ini sudah satu bulan lebih tim penyidik melakukan rilis kasus ini, tapi hasil audit yang ditunggu belum keluar,” ujar Wawan, Sabtu (9/12/2023).

    Ia mengatakan, BPKP harusnya bekerja lebih cepat. Audit yang berlarut larut juga telah menghambat penetapan tersangka.

    Baca juga:  Konferensi HPI Ke-168 Rekomendasikan Pembangunan Pusat Pengkajian Permasalahan Gereja-gereja di Papua

    Apalagi kata Wawan, sebentar lagi memasuki masa akhir tahun yang menuntut semua program kerja harus selesai. Wawan mempertanyakan integritas BPKP.

    “BPKP lambat ini menjadi pertanyaan kenapa? Jangan sampai BPKP masuk angin,” pungkas Wawan.

    Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat Lepot Setyanto yang dikonfirmasi mengatakan, perhitungan kerugian negara dalam kasus korupsi sewa gedung DPRD Teluk Bintuni sedang tahap finalisasi. Ia menegaskan, tim auditor BPKP tengah bekerja.

    “Kemarin tiap-tiap kerugian negara sedang kita proses, sudah kita klarifikasi pihak-pihak terkait, ini sedang tahap finalisasi terkait audit kerugian negaranya,” ujarnya.

    Baca juga:  2 Pelajar Pelaku Curat di Manokwari berhasil Ditangkap, 5 Masih Buron

    Lepot menuturkan lamanya waktu audit dikarenakan pada tahapan klarifikasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan aliran dan penggunaan dana mengalami kendala. Ada beberapa pejabat yang tidak berada di tempat dan minimnya dokumen yang dibutuhkan sehingga harus dilengkapi dahulu oleh tim penyidik.

    “Diupayakan gak sampai akhir tahun, mudah-mudahan dalam minggu depan sudah selesai,” ujar Lepot lagi.

    Menanggapi pernyataan sejumlah masyarakat yang menilai kinerja BPKP PB lambat dalam menangani audit kerugian negara, Lepot menjelaskan dalam perhitungan kerugian negara BPKP harus bekerja teliti. Hal ini karena terkait dengan nasib masa depan orang lain.

    Baca juga:  APBD Teluk Bintuni Diproyeksi Rp1,9 T, Harus Gerakkan Ekonomi

    Oleh karena itu pihaknya harus lebih cermat dan tidak salah dalam menyimpulkan hasil audit. Apalagi, akhir-akhir ini sejumlah dugaan kasus korupsi di wilayah perwakilan BPKP PB banyak bermunculan sehingga tim audit harus membagi waktu untuk menjawab sejumlah permintaan audit dari berbagai instansi hukum terkait, termasuk kejaksaan negeri hingga kejaksaan tinggi.

    Diketahui saat ini jumlah auditor BPKP PB berjumlah 10 orang, untuk menangani audit puluhan kasus yang masuk dari berbagai instansi. (LP5/red)

    Latest articles

    Mugiyono jadi Khotib Salat Idul Fitri 1446 H di lapangan Kodim...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Wakil Bupati Manokwari Mugiyono menjadi khotib pada Salat Idul Fitri 1446 H atau Senin 31/3/2025) di lapangan Kodim 1801/Manokwari. Dalam momentum tersebut dengan...

    More like this

    Gubernur Papua Barat Letakkan Batu Pertama Pembangunan Gedung PAUD Efrata Wosi

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, meletakkan batu pertama pembangunan gedung PAUD...

    2 Pelajar Pelaku Curat di Manokwari berhasil Ditangkap, 5 Masih Buron

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Aksi komplotan perampasan sadis yang meresahkan warga Manokwari berhasil ditangkap jajaran Satuan...

    Pemprov Papua Barat Salurkan Hibah di Sejumlah Kampung di Fakfak

    MANOKWARI,Linkpapua.com - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Papua Barat menyalurkan bantuan hibah perlengkapan kantor...