MANOKWARI, LinkPapua.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejari) Papua Barat (PB), Harli Siregar, mengungkapkan kasus penggandaan kredit yang melibatkan anggota TNI tersebar di berbagai daerah, mulai dari Manokwari hingga Teluk Bintuni dan beberapa daerah lainnya di Papua Barat.

Untuk itu, penyidik kejaksaan serta unsur TNI akan dikerahkan ke daerah-daerah tersebut guna melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

“Jadi, korban ini tidak hanya ada di satu tempat, tetapi di daerah-daerah seperti Teluk Bintuni. Tadi saya sudah tanda tangan surat tugas agar penyidik melakukan pemeriksaan di daerah,” kata Harli, Jumat (7/6/2024).

Diduga sebanyak 58 anggota TNI menjadi korban penggandaan kredit yang dilakukan oknum bendahara TNI yang diduga bekerja sama oknum pegawai Bank BRI Cabang Manokwari.

Pada 2022, para anggota TNI tersebut mengajukan kredit dengan nilai Rp100 juta, tetapi oknum bendahara TNI dan oknum pegawai bank menaikkan jumlah kredit menjadi Rp200 juta. Ironisnya, pemilik SK hanya menerima Rp100 juta, sementara sisa Rp100 juta diambil oknum bendahara, dengan anggota TNI harus menanggung biaya kredit penuh.

“Jadi, kalau koneksitas ini berarti satu peristiwa pidana yang dilakukan unsur sipil dan unsur TNI atau Militer. Jadi, kita sebagai penyidik (jaksa) bersama-sama dengan penyidik TNI juga melakukan penyelidikan,” jelas Harli.

Sementara itu, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti, Yohanes Akwam, mengapresiasi langkah Kejati Papua Barat dalam upaya penegakan hukum terkait kasus penggandaan kredit ini. Dia menyebut hal ini sebagai penanganan kasus yang unik dan pertama di tanah Papua dalam konteks koneksitas.

“Ini kasus yang unik dalam proses penegakan hukum di Papua Barat. Ada kejahatan perbankan yang dilakukan oknum TNI,” katanya.

Yohanes juga menilai kasus ini sebagai bentuk kejahatan perbankan dan korupsi yang dilakukan oknum bendahara dan oknum pegawai bank milik negara.

“Kami meminta kepada jaksa bidang militer agar segera kooperatif mendorong penyelesaian kasus ini sehingga tidak ada kesan hanya melempar bola panas ke publik tanpa ada ujung persoalan,” tuturnya.

Yohanes meminta penyidik untuk terus mengembangkan kasus koneksitas ini karena terdapat indikasi keterlibatan pihak-pihak besar di bank maupun di lingkup TNI. (LP2/red)