26.7 C
Manokwari
Jumat, November 22, 2024
26.7 C
Manokwari
More

    Anggota TNI Korban Penggandaan Kredit Tersebar di Berbagai Daerah, Kejati PB Sebar Penyidik

    Published on

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejari) Papua Barat (PB), Harli Siregar, mengungkapkan kasus penggandaan kredit yang melibatkan anggota TNI tersebar di berbagai daerah, mulai dari Manokwari hingga Teluk Bintuni dan beberapa daerah lainnya di Papua Barat.

    Untuk itu, penyidik kejaksaan serta unsur TNI akan dikerahkan ke daerah-daerah tersebut guna melakukan pemeriksaan saksi-saksi.

    “Jadi, korban ini tidak hanya ada di satu tempat, tetapi di daerah-daerah seperti Teluk Bintuni. Tadi saya sudah tanda tangan surat tugas agar penyidik melakukan pemeriksaan di daerah,” kata Harli, Jumat (7/6/2024).

    Baca juga:  Kejati PB Klarifikasi Sejumlah Pihak Terkait Dugaan Penyimpangan Lelang Proyek Kampus SMK Kehutanan

    Diduga sebanyak 58 anggota TNI menjadi korban penggandaan kredit yang dilakukan oknum bendahara TNI yang diduga bekerja sama oknum pegawai Bank BRI Cabang Manokwari.

    Pada 2022, para anggota TNI tersebut mengajukan kredit dengan nilai Rp100 juta, tetapi oknum bendahara TNI dan oknum pegawai bank menaikkan jumlah kredit menjadi Rp200 juta. Ironisnya, pemilik SK hanya menerima Rp100 juta, sementara sisa Rp100 juta diambil oknum bendahara, dengan anggota TNI harus menanggung biaya kredit penuh.

    “Jadi, kalau koneksitas ini berarti satu peristiwa pidana yang dilakukan unsur sipil dan unsur TNI atau Militer. Jadi, kita sebagai penyidik (jaksa) bersama-sama dengan penyidik TNI juga melakukan penyelidikan,” jelas Harli.

    Baca juga:  Dinas PUPR Papua Barat Mulai Benahi Wisata Alam Gunung Meja

    Sementara itu, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti, Yohanes Akwam, mengapresiasi langkah Kejati Papua Barat dalam upaya penegakan hukum terkait kasus penggandaan kredit ini. Dia menyebut hal ini sebagai penanganan kasus yang unik dan pertama di tanah Papua dalam konteks koneksitas.

    “Ini kasus yang unik dalam proses penegakan hukum di Papua Barat. Ada kejahatan perbankan yang dilakukan oknum TNI,” katanya.

    Baca juga:  BPJS Klaim tak Ada Gagal Bayar di RS: Fasilitas Harus Lebih Nyaman

    Yohanes juga menilai kasus ini sebagai bentuk kejahatan perbankan dan korupsi yang dilakukan oknum bendahara dan oknum pegawai bank milik negara.

    “Kami meminta kepada jaksa bidang militer agar segera kooperatif mendorong penyelesaian kasus ini sehingga tidak ada kesan hanya melempar bola panas ke publik tanpa ada ujung persoalan,” tuturnya.

    Yohanes meminta penyidik untuk terus mengembangkan kasus koneksitas ini karena terdapat indikasi keterlibatan pihak-pihak besar di bank maupun di lingkup TNI. (LP2/red)

    Latest articles

    Kunjungi Fakfak, Ali Baham Minta Lintas Komponen Jaga Sinergi Jelang Pilkada

    0
    FAKFAK,Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere bersama Tim Desk Pilkada berkunjung ke Kabupaten Fakfak. Ali Baham menegaskan, kunjungan ini dalam rangka...

    More like this

    Kunjungi Fakfak, Ali Baham Minta Lintas Komponen Jaga Sinergi Jelang Pilkada

    FAKFAK,Linkpapua.com - Penjabat Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere bersama Tim Desk Pilkada berkunjung...

    Terbukti Korupsi, Mantan Plt Kepala BKPP Teluk Bintuni Divonis 4 Tahun Penjara 

    TELUK BINTUNI,LinkPapua.com – Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP)...

    Bawaslu Papua Barat ajak Media Terlibat Sukseskan Pilkada Serentak  

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat menggelar Media Gathering bersama puluhan awak...