Senin, Oktober 3, 2022
28.7 C
Manokwari
28.7 C
Manokwari
Senin, Oktober 3, 2022

Indonesia COVID-19 Statistics

156,717
Total Kematian
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
14,516
Total Kasus Aktif
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am
6,080,451
Total Kasus Terkorfirmasi
Updated on Monday, 27 June 2022, 10:37 10:37 am

Anggaran Pemilu Masuk Induk 2023, Kepala BPKAD Papua Barat: Tunggu Permendagri

MANOKWARI, Linkpapua.com – Anggaran bagi penyelenggara pemilihan umum (pemilu) serentak 2024 mendatang di Papua Barat, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), akan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) induk 2023.

Atas perihal itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua Barat, Enos Aronggear, mengatakan pembahasan APBD induk 2023 akan dilakukan secara serius.

“Induk 2023 harus dibahas secara serius karena akan masuk pemilu serentak 2024. KPU dan Bawaslu akan dialokasikan anggaran dan sudah harus ada gambaran kondisi keuangan kita ke depan,” kata Enos usai mengikuti apel gabungan di Kantor Gubernur Papua Barat, Senin (19/9/2022).

Baca juga:  Ketua Komisi II DPR RI Sebut Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Segera Terjawab
Baca juga:  Minta OPD Seleksi Ketat Proposal Bantuan Warga, Waterpauw: Jangan Terlalu Dimanja!

Pembiayaan pelaksanaan pemilu harus disiapkan pemerintah daerah, tetapi hingga saat ini belum ada gambaran berapa besarannya.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) untuk menghitung berapa kebutuhan biaya pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Belum bisa digambarkan berapa besarannya, namun anggaran pemilu sebelumnya akan menjadi gambaran,” paparnya.

Pemerintah, kata dia, tidak menetapkan anggaran karena harus ada acuan dalam anggaran pemilu.

“Tidak bisa serta-merta ditetapkan. Anggaran pemilu yang lalu juga akan dilaporkan kepada pimpinan sebagai acuan anggaran pemilu berikutnya,” ucapnya. (LP9/Red)

Latest news
Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here