MANOKWARI, LinkPapua.com – Papua Barat memangkas anggaran sebesar Rp200,32 miliar dari berbagai sumber, termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus). Pemangkasan ini dikhawatirkan akan menghambat pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Merespons hal ini, DPR Papua Barat siap membawa aspirasi masyarakat ke pemerintah pusat.

Wakil Ketua II DPR Papua Barat, Samsudin Seknum, menyatakan bahwa pihaknya memahami kondisi keuangan negara, tetapi Papua Barat masih sangat membutuhkan pembangunan, terutama infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

“Kami memohon agar pemerintah pusat bijaksana terkait efesiensi anggaran bagi seluruh kabupaten/kota di tanah Papua, lebih khusus Provinsi Papua Barat,” kata Samsudin Seknum usai memimpin rapat internal DPR Papua Barat di Manokwari, Selasa (4/3/2025).

Dia menambahkan selain pemangkasan Dana Otsus, Dana Alokasi Khusus (DAK) juga turut terdampak. Padahal, Papua Barat masih mengandalkan anggaran transfer dari pusat untuk mendukung pembangunan.

“Kira harus akui bahwa kita masih mengandalkan anggaran transfer dari pusat sehingga kami berpandangan bahwa pemerintah pusat perlu bijaksana soal Papua. Karena dari anggaran Rp200,32 miliar itu terlalu kecil buat pemerintah pusat, tetapi itu hal yang besar bagi kami di wilayah dan daerah karena dari angka itu sebagian besar dari DAK dan Otsus,” tuturnya.

DPR Papua Barat telah sepakat membawa persoalan ini ke DPR RI, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri dalam waktu dekat. Langkah ini juga merupakan respons terhadap aksi demonstrasi masyarakat yang sebelumnya menyoroti pemangkasan anggaran ini.

“Sekarang tim dari Bapemperda juga melakukan kajian sekaligus merampungkan data. Apabila dalam minggu ini final, terutama menuangkan argumentasi hukum sebagai dasar, selanjutnya kita audiens dengan DPR RI dan Kementerian Keuangan serta Kemendagri. Kita minta kalau bisa Papua diberikan kekhususan,” ucapnya.

Selain membahas pemangkasan anggaran, rapat DPR Papua Barat juga menyinggung beberapa agenda penting lainnya, termasuk rencana pelantikan Wakil Ketua I DPR Papua Barat dari PDIP pada 6 Maret 2025. DPR juga menyiapkan agenda pidato gubernur dan wakil gubernur terpilih yang akan disampaikan dalam rapat paripurna istimewa.

Anggota DPR dari Fraksi Golkar, Amin Ngabalin, menambahkan mereka juga membahas hasil reses pertama tahun 2025 yang akan dijadikan dasar perencanaan RPJMD.

“Pokir hasil reses pertama tahun 2025 nanti digunakan sebagai dasar perencanaan RPJMD kita nanti. Pimpinan fraksi sepakat kita bawa dalam paripurna,” terangnya. (LP2/red)