26.3 C
Manokwari
Minggu, Mei 11, 2025
26.3 C
Manokwari
More

    Alot! Sisa Pemkab Teluk Wondama Belum Teken NPHD Pilkada 2024

    Published on

    MANOKWARI, linkpapua.com– Pemkab Teluk Wondama hingga hari ini belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada 2024. Wondama menjadi satu satunya kabupaten di Papua Barat yang meneken NPHD Pilkada.

    Sebelumnya, Pemprov Papua Barat dan 6 kabupaten telah menandatangani NPHD. Pemkab Manokwari menjadi daerah pertama yang menyepakati dana hibah pilkada.

    Lalu Fakfak menjadi kabupaten keenam. Fakfak meneken NPHD pada Sabtu lalu.

    Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Barat Abdul Muin Salewe, Senin (13/11/2023) mengatakan, sesuai dengan surat Mendagri Nomor 900.1.1/16888/Keuda tanggal 2 November 2023, NPHD harus diteken paling lambat 10 November 2023. Ia membenarkan tersisa Teluk Wondama yang belum menyepakati nilai hibah.

    Baca juga:  Ditres Narkoba Polda Papua Barat Tangkap Kurir Bawa Ganja dari Jayapura  

    “Sisa Kabupaten Teluk Wondama yang belum menandatangani NPHD. Namun pembahasan telah dilakukan bersama antara KPU Kabupaten Teluk Wondama dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama. Dalam pembahasan tersebut telah disepakati nominal atau besaran anggaran namun masih ada kendala yakni mekanisme pencairan,” terang Muin.

    Baca juga:  Minim Fasilitas, DPRD Teluk Wondama Minta Pemkab Perhatikan SMP Negeri Roon

    Saat dikonfirmasi lebih jauh tentang apa kendalanya, mantan Ketua KPU Manokwari tersebut enggan menjelaskan. Menurutnya, kendala tersebut merupakan persoalan Pemda Teluk Wondama.

    “Komunikasi kami dengan KPU Teluk Wondama semalam, teman-teman KPU Teluk Wondama sebenarnya siap mengeksekusi (tanda tangan) jika sesuai dengan NPHD yang disepakati. Namun pemda (Teluk Wondama) yang masih belum ada kata sepakat terkait besaran pencairan tahap pertama maupun tahap kedua, sehingga petunjuk kami dari KPU Provinsi untuk tidak melakukan penandatangan jika tidak sesuai dengan isi NPHD karena 14 hari setelah penandatanganan NPDH, Pemda wajib mencairkan 40 persen dari nilai yang disepakati,” tambahnya.

    Baca juga:  Resmi Jabat Bupati Teluk Wondama, Elysa Auri Tegaskan Kontestasi Politik Sudah Usai

    Berikut daftar 6 kabupaten yang sudah meneken NPHD plus Pemprov Papua Barat :

    Provinsi Papua Barat Rp. 200.032.010.000
    Kabupaten Manokwari Rp. 50.000.000.000
    Kabupaten Pegunungan Arfak Rp. 37.321.581.233
    Kabupaten Kaimana Rp. 47.816.915.000
    Kabupaten Manokwari Selatan Rp. 20.953.812.000
    Kabupaten Teluk Bintuni Rp. 54.999.430.000
    Kabupaten Fak Fak Rp 39.928.177.000.
    (Rls/red)

    Latest articles

    Halal Bi Halal MUI Papua Barat jadi Moment Terakhir, Ahmad Nausrau...

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat menggelar Halal Bi Halal Sabtu (10/5/2025) di sekretariat MUI Papua Barat. Pelaksanaan Halal Bi Halal usai...

    More like this

    Halal Bi Halal MUI Papua Barat jadi Moment Terakhir, Ahmad Nausrau : Saya Pamit

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat menggelar Halal Bi Halal Sabtu (10/5/2025)...

    Terima Koper Haji, Jemaah Teluk Wondama Diingatkan Tak Bawa Barang Berlebihan

    TELUK WONDAMA, LinkPapua.com – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Teluk Wondama, Alfreth N...

    16 Besar Liga 4 Digelar Terpusat di Yogyakarta-Surakarta, Ini Lokasi Pertandingannya

    JAKARTA, LinkPapua.com - Babak 16 besar putaran nasional Liga 4 2024/2025 akan digelar secara...