28.4 C
Manokwari
Rabu, April 2, 2025
28.4 C
Manokwari
More

    Alasan Tidak Ada Izin, Satpol PP Kota Sorong Larang Vaksinasi Covid-19 Partai NasDem

    Published on

    SORONG, Linkpapua.com- Saat pemerintah pusat bahkan dunia tengah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong malah melakukan sebaliknya.

    Pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh NasDem Papua Barat di di Terminal Remu Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (21/8/21), awalnya tidak berjalan mulus.

    Satpol PP Kota Sorong yang dipimpin langsung Kasatpol PP, Daniel Jitmau, bersama rombongan dua unit mobil dengan sirene mengaung memaksa panitia menyetop vaksinasi ibu hamil dan vaksin Covid-19 dari Partai NasDem. Alasannya, kegiatan ini tidak mengantongi izin Pemkot Sorong.

    Baca juga:  Gubernur : Presiden inginkan terobosan baru tata kelola Otsus

    “Kalian dapat izin dari mana? Ini menimbulkan kerumunan. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab,” tegas Daniel.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPW NasDem Papua Barat, Dominggus Mandacan, menemui Kasatpol PP dan menjelaskan mengenai perizinan yang di-pending oleh Pemkot Sorong.

    “Kami sudah menyurati Pemerintah Kota Sorong sejak tanggal 18 Agustus, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Jadi kami meminta Satgas Provinsi Papua Barat untuk meminta izin dan sudah mendapatkan izin tertulisnya,” ucap Dominggus.

    Baca juga:  Aktivis HAM Desak Lukas-Dominggus Segera Bentuk KKR di Tanah Papua

    “Kami sangat sayangkan adalah ada penolakan dari Pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program pemerintah untuk target vaksinasi. Apalagi capaian vaksinasi Papua Barat ini masih rendah,” imbuhnya.

    Menurut Gubernur, Pemkot Sorong harus mendukung program pemerintah apalagi program vaksinasi karena salah satu program prioritas di masa pandemi Covid-19 dan menjadi tanggung jawab semua termasuk partai politik.

    Di tempat yang sama, Ketua DPD NasDem Kota Sorong, Ranley Mansawan, menyesalkan tindakan Pemkot Sorong yang tidak mendukung program kemanusiaan.

    Baca juga:  245 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Pemprov Papua Barat Percepat Target Vaksinasi

    “Kenapa harus dilarang? Ini bukan kegiatan politik, tapi murni kegiatan kemanusiaan. Kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan mendukung program pemerintah untuk mencapai herd immunity dengan target 70 persen,” ujar Ranley.

    Setelah sempat terjadi adu argumen dan mendapatkan dukungan masyarakat yang telah memenuhi tenda di Terminal Remu, rombongan Satpol PP akhirnya meninggalkan lokasi dan pelaksanaan vaksinasi oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat terus berjalan. (CP/red)

    Latest articles

    Kapolres Baru Mansel Disambut Tradisi Adat Papua, Siap Bersinergi dengan Pemkab

    0
    MANSEL, LinkPapua.com – Kapolres Manokwari Selatan (Mansel) yang baru, AKBP Marzel Doni, disambut dengan prosesi adat Papua saat tiba di wilayah tugas barunya, Rabu...

    More like this

    Manokwari United Siap Tampil di Liga 4, Target Promosi ke Liga 3

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Bupati Manokwari Hermus Indou pada Kamis (27/3/2025)secara resmi melaunching Manokwari United yang...

    Lani Lakotani Resmi Pimpin BKOW Papua Barat Periode 2025-2030

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Lani Lakotani resmi menjabat sebagai Ketua Badan Kerja Sama Organisasi Wanita...

    Gubernur Papua Barat Serahkan Bantuan Beras ke 200 Masjid-7 Ponpes Jelang Idulfitri

    MANOKWARI, LinkPapua.com - Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, menyalurkan bantuan berupa beras kepada 200...