25.2 C
Manokwari
Minggu, April 27, 2025
25.2 C
Manokwari
More

    Alasan Tidak Ada Izin, Satpol PP Kota Sorong Larang Vaksinasi Covid-19 Partai NasDem

    Published on

    SORONG, Linkpapua.com- Saat pemerintah pusat bahkan dunia tengah gencar-gencarnya melakukan vaksinasi untuk penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong malah melakukan sebaliknya.

    Pelaksanaan vaksinasi massal yang dilaksanakan oleh NasDem Papua Barat di di Terminal Remu Kota Sorong, Papua Barat, Sabtu (21/8/21), awalnya tidak berjalan mulus.

    Satpol PP Kota Sorong yang dipimpin langsung Kasatpol PP, Daniel Jitmau, bersama rombongan dua unit mobil dengan sirene mengaung memaksa panitia menyetop vaksinasi ibu hamil dan vaksin Covid-19 dari Partai NasDem. Alasannya, kegiatan ini tidak mengantongi izin Pemkot Sorong.

    Baca juga:  Buka Rakorwil ADKASI Se-Papua, Wamendagri Ajak Bersatu untuk Papua yang Lebih Baik

    “Kalian dapat izin dari mana? Ini menimbulkan kerumunan. Kalau ada apa-apa siapa yang tanggung jawab,” tegas Daniel.

    Menanggapi hal ini, Ketua DPW NasDem Papua Barat, Dominggus Mandacan, menemui Kasatpol PP dan menjelaskan mengenai perizinan yang di-pending oleh Pemkot Sorong.

    “Kami sudah menyurati Pemerintah Kota Sorong sejak tanggal 18 Agustus, tapi sampai hari ini belum ada jawaban. Jadi kami meminta Satgas Provinsi Papua Barat untuk meminta izin dan sudah mendapatkan izin tertulisnya,” ucap Dominggus.

    Baca juga:  BPS Papua Barat Akan Rekrut 2.000 Tenaga Pendata Regsosek

    “Kami sangat sayangkan adalah ada penolakan dari Pemerintah Kota Sorong yang tidak mendukung program pemerintah untuk target vaksinasi. Apalagi capaian vaksinasi Papua Barat ini masih rendah,” imbuhnya.

    Menurut Gubernur, Pemkot Sorong harus mendukung program pemerintah apalagi program vaksinasi karena salah satu program prioritas di masa pandemi Covid-19 dan menjadi tanggung jawab semua termasuk partai politik.

    Di tempat yang sama, Ketua DPD NasDem Kota Sorong, Ranley Mansawan, menyesalkan tindakan Pemkot Sorong yang tidak mendukung program kemanusiaan.

    Baca juga:  245 Orang Meninggal Akibat Covid-19, Pemprov Papua Barat Percepat Target Vaksinasi

    “Kenapa harus dilarang? Ini bukan kegiatan politik, tapi murni kegiatan kemanusiaan. Kegiatan vaksinasi ini adalah kegiatan mendukung program pemerintah untuk mencapai herd immunity dengan target 70 persen,” ujar Ranley.

    Setelah sempat terjadi adu argumen dan mendapatkan dukungan masyarakat yang telah memenuhi tenda di Terminal Remu, rombongan Satpol PP akhirnya meninggalkan lokasi dan pelaksanaan vaksinasi oleh petugas kesehatan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Papua Barat terus berjalan. (CP/red)

    Latest articles

    Kardinal Ignatius Suharyo Wakili Indonesia Ikuti Konklaf Pemilihan Paus di Vatikan

    0
    JAKARTA, LinkPapua.com – Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, akan mewakili Indonesia dalam Konklaf atau pemilihan Paus baru di Vatikan. Dia dijadwalkan bertolak...

    More like this

    Tim Gabungan Masuki Zona Merah KKB Cari Iptu Tomi, Sisir Sungai-Tembus Hutan dan Rawa

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Tim gabungan menyisir Zona Merah yang rawan Kelompok Kriminal Bersenjata...

    Wagub Papua Barat soal Ubah Nama Bandara Rendani: Harus Disepakati Semua Pihak

    MANOKWARI, LinkPapua.com – Wakil Gubernur (Wagub) Papua Barat, Mohamad Lakotani, menyebut perubahan nama Bandara...

    Tim Gabungan Olah TKP Hilangnya Iptu Tomi, Gunakan Teknologi Canggih

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Tim gabungan pencari Iptu Tomi Samuel Marbun memaksimalkan teknologi canggih...