MANOKWARI, Linkpapua.com – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Papua Barat tengah melakukan revisi tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2024-2043. Revisi RTRW diproteksi mengalami banyak perubahan zonasi sebagai dampak pemekaran Papua Barat Daya.
Konsultasi digelar di Aston Niu Hotel Manokwari, Senin (30/9/2024). Konsultasi melibatkan berbagai leading sektor terkait.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Yacob S Fonataba mengatakan bahwa setelah terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya, Papua Barat harus melakukan penataan ruang yang lebih tepat sasaran dengan rencana tata ruang mulai tahun 2024 hingga 2043 ke depan.
“Penyelenggaraan penatataan ruang merupakan salah satu instrumen penting bagi pemerintah dalam menghadapi masalah pembangunan mulai dari masalah investasi dan penciptaan lapangan kerja yang satu-satunya disebabkan oleh adanya tumpang tindih adanya penataan ruang,” ujar Yacob Fonataba.
Kata Yacob Fonataba, UU Cipta Kerja mengamanatkan kepada pemerintah agar menyusun dan merencanakan tata ruang wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
RTRW yang direvisi dan akan disusun ini harus memperhatikan potensi wilayah yang harus dibangun lebih lanjut. Selain itu, distribusi infrastruktur yang merata untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah.
“Perlu juga diperhatikan keseimbangan ekologis yang harus dijaga demi keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adat yang berperan penting dalam penataan tata ruang” Kata Yacob Fonataba.
Lebih lanjut, Yacob Fonataba menuturkan bahwa pemekaran wilayah memberikan peluang dan tantangan tersendiri. Adanya Papua Barat Daya tentunya menjadi dinamika baru dalam hal pemerintah, pelayanan publik dan tentunya dalam konteks penataan ruang.
“Pemekaran wilayah memberikan kesempatan untuk menyusun ulang zonasi wilayah yang lebih baik, menyesuaikan alokasi ruang bagi berbagai sektor serta mengoptimalkan fungsi ruang untuk mendukung kemajuan daerah maka, harapannya penyusunan tata ruang ini dapat mengakomodir semua kepentingan dengan tetap mengutamakan prinsip keberlanjutan dan kesetaraan,” beber Yacob Fonataba.
Yacob Fonataba memberikan beberapa perhatian yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan revisi tata ruang di antaranya pertama penguatan konektivitas antar wilayah di Papua Barat, Papua Barat Daya, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan. Konektivitas tersebut utamanya dalam sektor transportasi darat, laut dan udara serta mendukung mobilitas masyarakat serta arus barang dan jasa.
Kedua, memperhatikan pengembangan kawasan ekonomi yang strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dalam sektor perikanan dan pariwisata berbasis alam yang berkelanjutan.
“Ketiga yaitu tetap melindungi kawasan hutan dan SDM terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan bencana alam serta keempat yaitu memperhatikan penyediaan fasilitas umum dan pelayanan publik yeng menjangkau hingga daerah terpencil agar masyarakat merasakan pembangunan yang merata,” tutur Yacob Fonataba.
Tentunya dalam penyusunan RTRW ini membutuhkan bantuan serta kerja sama dari seluruh lintas elemen di Papua Barat. Yacob menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadirannya mulai dari perwakilan OPD yang terlibat, perwakilan Pangdam XVII Kasuari, perwakilan Polda, Fasharkan TNI AL, Perguruan Tinggi, UNIPA, STIH, Polbangtan, Universitas Caritas Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya. (LP14/red)
