MANOKWARI,linkpapua.com– Puluhan orang tua siswa berunjuk rasa di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari, Jumat (5/7/2025). Mereka memprotes proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 1 Manokwari yang dinilai tidak transparan.

Dalam aksinya, para orang tua menuntut agar PPDB di SMA Negeri 1 Manokwari dilakukan audit. Selain itu orang tua juga menyesalkan sikap pemerintah daerah yang cenderung tidak memberikan solusi terhadap persoalan penerimaan siswa baru.

“Ini provinsi bukan ibukota distrik-distrik. Masa dari tahun ke tahun terus begini, seharusnya dibangun SMA Negeri supaya tidak tertumpuk di SMA 1 dan SMA 2,” kata seorang ibu yang berorasi.

Pengunjuk rasa mengaku curiga PPDB terjadi kecurangan. Salah satunya, adanya siswa-siswa ‘titipan’ orang dalam.

Kata mereka, hal yang menimbulkan kecurigaan yakni data hasil pendaftaran di SMA Negeri 1 yang diprint out tidak tercantum nama sekolah asal dan standar nilai yang ditentukan. Sedangkan pihak sekolah kepada orang tua mengklaim standar nilai yang diterima 91,00.

“Anak saya punya nilai dari SMP 84,00 kami juga masuk dalam zonasi tetapi tidak diterima oleh sistem,” kata Ibra salah satu orang tua murid saat ditemui di depan Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari.

Informasi yang diterima oleh sebagian orang tua, PPDB di SMA Negeri 1 Manokwari penuh dengan pelibatan orang dalam dan titipan.

“Ada bukti satu guru bisa memasukkan siswa sampai lima anak di SMA Negeri 1 Manokwari,” kata Mery, salah satu orang siswa.

Menurutnya pihaknya tidak terima hingga mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Manokwari karena secara zonasi ia masuk dalam zona. Anaknya juga masuk dalam jalur prestasi dengan nilai yang signifikan.

“Anak saya punya nilai sesuai kok tetapi pihak sekolah beralasan bahwa standar nilai 91 mana ada siswa yang sudah diterima itu punya nilai sampai segitu. Kami minta agar sistem di sekolah harus diaudit,” kata Mery.

Solusi dari Dinas, Anak disekolahkan ke SMA Swasta

Sebagian orang tua menegaskan bahwa-anak-anak mereka tidak mau di SMA swasta. Mereka inginkan di SMA Negeri.

“Kitorang punya anak-anak mau di SMA Negeri tidak mau di SMK dan SMA swasta,” ujar seorang Ibu yang juga turut berjuang demi anaknya masuk di SMA Negeri 1 Manokwari di hadapan Kabid SMA Dinas Pendidikan Manokwari.

Kepala Bidang SMA di Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Ricky Risamassu yang menerima massa menyarankan agar anak-anak yang belum diterima di SMA Negeri 1 Manokwari bisa didaftarkan di SMA swasta.

Ricky yang didampingi Kepala SMA Negeri 1 Manokwari berjanji tahun depan akan dibangun 4 SMA di Manokwari.

“Keinginan bapak Ibu boleh saja (masuk di SMA Negeri 1) tapi nanti bermasalah di sistem, karena perkembangan sistem yang ada maka kita hanya lihat, batasi alokasi dan kuota yang ada di sekolah-sekolah,” kata Ricky.

Menurutnya, kuota di SMA Negeri 1 Manokwari sangat terbatas.

“Untuk mengimbangi hal itu makanya saya sudah siapkan sekolah-sekolah yang ada di sekitarnya itu,” kata Ricky.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kuota penerimaan siswa baru di SMA Negeri 1 Manokwari 360 orang. Sementara jumlah pendaftar mencapai 900 orang.

“Sistem pendidikan sebenarnya sama saja di SMA negeri ataupun swasta hanya memang ada pemahaman di luar sana bahwa SMA 1 punya kualitas yang baik, sebenarnya ini diluruskan,” kata Kabid SMA.

Orang Tua Minta Bupati Manokwari Turun Tangan

Orang tua mendesak Bupati Manokwari Hermus Indou turun tangan mengatasi permasalahan PPDB di SMA negeri. Orang tua menilai, problem ini terus terulang setiap tahun.

“Kami minta Bupati Manokwari turun tangan untuk memberikan solusi karena masalah pendidikan juga bagian dari urusan Bupati,” kata Mery orang tua murid.

Kepala Bidang SMA Dinas pendidikan Kabupaten Manokwari kepada Para Orang tua murid meminta agar para orang tua serahkan semua pada tuhan.

“Saya minta bapak ibu mari kita serahkan pada tuhan. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Bupati tetapi beliau sampaikan Tahun depan akan bangun sekolah baru,” ucap Ricky Risamassu.

Ia menyebut pemerintah daerah akan membangun 4 SMA baru di Tahun 2025, pembangunan SMA itu di Amban, Soribo dan Warkapi.

Hingga Jumat sore pengunjuk rasa masih berada di depan Kantor Dinas Pendidikan. (LP2/red)