26.2 C
Manokwari
Jumat, Mei 17, 2024
26.2 C
Manokwari
More

    Polres Teluk Bintuni Dalami Dugaan Kasus Korupsi Proyek Jalan Simay Obo

    Published on

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com – Satreskrim Polres Teluk Bintuni terus mendalami kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) pekerjaan konstruksi ruas Jalan Simay Obo di Distrik Kuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat.

    Proyek itu dikerjakan Dinas PUPR Teluk Bintuni TA 2022 dengan pagu Rp6,37 miliar yang bersumber dari APBD-P.

    Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Samuel Marbun, mengungkapkan penyelidikan telah dimulai sejak 29 Agustus 2023.

    “Kami sudah memeriksa 14 orang saksi. Saksi tersebut antara lain oknum ASN di Pemkab Teluk Bintuni dan kontraktor,” ujar Iptu Tomi saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (20/9/2023).

    Baca juga:  2020 Lakalantas di Bintuni Naik, Tahun ini Fokus Tindak Pengendara Mabuk

    Kepolisian juga telah mengamankan sejumlah dokumen yang dianggap sebagai bukti yang akan mendukung dan menguatkan kasus ini.

    Selain itu, mereka telah melakukan pemeriksaan langsung di lokasi ruas jalan Simay Obo dengan didampingi saksi ahli.

    “Berdasarkan keterangan 14 orang saksi kami menemukan perbuatan yang melawan hukum yang berpotensi menimbulkan kerugian negara. Ada indikasi tindak pidana korupsi,” bebernya.

    Baca juga:  Ada Potensi Banjir Bandang-Longsor, Kapolres Teluk Bintuni Minta Siapkan Mitigasi

    Dalam pengembangan perkara ini, Iptu Tomi mengungkapkan berdasarkan bukti awal yang ditemukan, pihaknya telah meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP.

    Kepolisian akan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 juncto pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tipikor.

    Baca juga:  Harapan Masyarakat Teluk Bintuni di Momentum 77 Tahun Bhayangkara: Tak Lagi Ada "Polisi Nakal"

    Selain itu, akan merujuk pada pasal 3 bersamaan dengan pasal 5 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan ancaman pidana minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

    “Dengan pasal ini kami melakukan penelusuran aset terhadap pelaku serta setelah kami menerima perhitungan kerugian negara dari BPKP, akan kami sampaikan semua pada rilis selanjutnya semua perincian, mulai dari modus dan motifnya,” jelas Iptu Tomi. (LP5/Red)

    Latest articles

    KPU Teluk Bintuni Nyatakan Berkas 2 Bapaslon Independen TMS

    0
    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menyatakan berkas dukungan dua bakal pasangan calon (bapaslon) yang sedianya maju lewat jalur independen...

    More like this

    KPU Teluk Bintuni Nyatakan Berkas 2 Bapaslon Independen TMS

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - KPU Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menyatakan berkas dukungan dua...

    Jelang Pembukaan MTQ X Teluk Bintuni, Dewan Hakim dan Panitera Dilantik

    TELUK BINTUNI, LinkPapua.com - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat,...

    Polresta Manokwari Simulasi Pengamanan Pilkada 2024

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Polresta Manokwari melaksanakan simulasi pengamanan pemilihan kepala daerah Manokwari pada Kamis (16/5/2024)...