MANOKWARI, linkpapua.com- Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat dan Papua Barat Daya, Muhamad Nazil Hilmi, mengatakan, potensi munculnya politik identitas di Papua Barat dan Papua Barat Daya (PBD) masih relatif terkendali. Berdasarkan data indeks kerawanan, dua daerah ini masih normal.

Namun dalam politik uang, potensinya dinilai cukup besar. Bawaslu berharap, kerawanan money politics bisa dipersempit dengan keterlibatan kolektif publik di berbagai ruang kampanye.

“Politik identitas berdasarkan data indeks kerawanan, kami di (Papua Barat dan Papua Barat Daya) masih dalam taraf normal, yang rawan hanya persoalan penyelenggara pemilu seperti di Kabupaten Fakfak dan masalah Kamtibmas di Kabupaten Maybrat,” kata Nazil di Manokwari, Minggu (19/2-2023)

Meski demikian, penyebaran Isu Politik identitas kerap ditemukan di ruang sosial media.

“Kalau isu politik identitas atau berita semacamnya kita tidak bisa bendung, ini tentu kerja sama terutama dengan teman-teman media agar bagaimana disaring (informasi) terutama di media sosial selalu berkembang politik identitas dan unsur Sara,” kata Hilmi yang merupakan komisioner devisi Penindakan dan penindakan serta data Bawaslu.

Selain politik identitas, politik uang berpotensi terjadi saat Pemilu 2024 di dua wilayah ini, Bawaslu terus mengingatkan para pemilih agar menghindari hal itu ketika ditawarkan oleh kandidat siapapun.

“Kami minta kalau ada politisi yang memainkan politik uang tolong dilaporkan kepada kami,” pintanya

Pengungsi Sudah Kembali

Nazil Hilmi juga memastikan bahwa untuk pengungsian di Kabupaten Maybrat Papua Barat Daya, saat ini warga di beberapa kampung yang awalnya mengungsi, telah kembali ke kampung halaman.

“Satu Minggu yang lalau, saya turun ke Kampung Kisor, Distrik Sifat Selatan, Kabupaten Maybrat, saya melihat sendiri bahwa masyarakat sudah berangsur-angsur kembali ke kampung,” kata Nazil

Kampung Kisor merupakan lokasi yang pernah terjadi peristiwa berdarah pembunuhan Prajurit TNI di Posramil yang diduga dilakukan kelompok TPNPB OPM pada Akhir Tahun 2021.

Kunjungan komisioner Bawaslu ke daerah itu untuk melantik penyelenggara Bawaslu di tingkat distrik dan sekaligus memastikan kondisi ril di sejumlah kampung di Daerah itu.

“Penyelenggara kami telah kami lantik di sana, awalnya Warga menolak jadi penyelenggara namun ketika kami sosialisasikan bahwa tahapan ini akan dilakukan di tahun depan, sehingga mereka bersedia,” ucapnya.

Alasan warga awalnya menolak karena masalah keamanan dan pengungsian yang terjadi selama ini, namun Bawaslu meyakinkan warga tentang keamanan yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat keamanan.

“Artinya bahwa pencoblosan ini akan dilakukan di Tahun depan, kita akan melakukan proses dan tahapan saat ini, sehingga Masyarakat mulai kembali ke Kampung secara berangsur” ucapnya.

Bawaslu Papua Barat dan Papua Barat Daya selama ini terus menjalankan tugasnya termasuk di daerah-daerah yang dianggap rawan masalah keamanan. Hal itu bertujuan untuk memastikan Pemilu 2024 mendatang.

“Instruksi Bawaslu RI bahwa saat pemilu mendatang harus Nol Data Pemilu ganda dan data pemilu yang tidak akurat, kita akan berupaya maksimal di Papua dan Papua Barat,” kata Hilmi.

“Contohnya bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi langsung untuk mengecek data mereka. Karena dalam kaitan ini tidak boleh tidak ada orang yang tidak ikut didata” kata Komisioner Bawaslu.

Pemilihan Presiden merupakan hak setiap warga negara untuk memberikan pilihan.

“Ada informasi yang berkembang bahwa di Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari, ada Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang tidak mau mendata Pemilih yang memiliki KTP luar, padahal pemilihan pertama yakni memilih di lima kotak, Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD RI,” tuturnya.

Nazil meminta masyarakat agar membantu penyelenggara pemilu terutama Bawaslu dengan melaporkan setiap temuan di lapangan.

“Kami minta masyarakat dapat mengawasi baik dari Partai Politik, potensi politik uang dan jajaran penyelenggara pemilu yang tidak berintegritas dan ada penyelenggara pemilu yang berkolaborasi dengan Partai Politik serta bakal calon DPD RI tolong laporkan kepada kami,” katanya. (LP2/red)