27.5 C
Manokwari
Kamis, Mei 2, 2024
27.5 C
Manokwari
More

    Respons Atensi DPR Papua Barat, Kapan Pemprov Siapkan Dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022?

    Published on

    MANOKWARI, Linkpapua.com – Pemprov Papua Barat akhirnya menanggapi atensi DPR Papua Barat terkait pembahasan dokumen RAPBD-P 2022. Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, berkoordinasi dengan Sekda, Nataniel D. Mandacan, sebagai Ketua TAPD Papua Barat untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD 2022.

    Waterpauw dalam keterangannya, Sabtu (30/7/2022), mengaku eksekutif sangat setuju dengan atensi Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, soal pembahasan dokumen RAPBD-P 2022.

    Waterpauw mengatakan DPR Papua Barat meminta agar tidak main-main dengan waktu dan harus ditindaklanjuti agar tidak terlambat dalam pembahasan APBD-P serta APBD pokok 2023. Penyebab keterlambatan penetapan APBD sangat berpengaruh pada serapan sumber anggaran, baik dari daerah maupun pusat.

    Baca juga:  Program listrik 35.000 MW di Papua Barat terus digenjot

    “Setuju sekali atas atensi Pak Ketua DPR Papua Barat,” singkat Waterpauw melalui pesan WhatsApp.

    Namun, Waterpauw belum menjelaskan tindak lanjut untuk mempersiapkan dokumen KUA/PPAS RAPBD-P 2022 karena baru kembali dari Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, menghadiri peringatan tahun baru Islam 1 Muharam 1444 hijriah.

    Baca juga:  Dinas PUPR Papua Barat Mulai Benahi Wisata Alam Gunung Meja

    Sebelumnya Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor, menegaskan bahwa lembaga legislatif sudah menyurati eksekutif, tetapi hingga saat ini belum ada respons. Dirinya pun menyampaikan kepada Sekwan agar menyurati eksekutif yang kedua kalinya.

    “Dua minggu lalu saya sudah sampaikan ke Pak Sekwan untuk menyurati Pemprov lagi terkait dokumen APBD perubahan,” tegas mantan legislator DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak ini.

    Wonggor pun meminta perhatian Pj Gubernur Papua Barat melalui TAPD serta OPD terkait agar segera menyiapkan dokumen kemudian disampaikan ke dewan untuk segera dibahas.

    Baca juga:  30 kekayaan intelektual Papua Barat tersertifikasi

    “Pada prinsipnya DPR Papua Barat akan mendorong Pemprov untuk menyiapkan dokumen dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada DPR Papua Barat untuk dibahas,” ujarnya

    Menurutnya, dewan juga punya mekanisme. Ketika dokumen APBD perubahan diterima, maka harus diagendakan.

    “Bukan dokumen dikasih langsung kita bahas. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati sehingga sangat diharapkan kerja sama yang baik tetap dibangun sehingga pembahasan APBD-P juga bisa maksimal,” ucapnya. (LP2/Red)

    Latest articles

    Diinisiasi Pj Gubernur Ali Baham, Papua Barat dapat Jatah Penerimaan 1.000...

    0
    MANOKWARI, linkpapua.com- Kabar baik menghampiri masyarakat Papua Barat. Dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan, Papua Barat akan mendapatkan tambahan jatah penerimaan anggota Polri sebanyak 1.000...

    More like this

    Diinisiasi Pj Gubernur Ali Baham, Papua Barat dapat Jatah Penerimaan 1.000 Anggota Polri

    MANOKWARI, linkpapua.com- Kabar baik menghampiri masyarakat Papua Barat. Dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan, Papua...

    Dorong Mutu Pendidikan, Pemprov PB Genjot SDM Guru dan Infrastruktur

    MANOKWARI, linkpapua.com-Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Papua Barat Abdul Fatah mengatakan, banyak aspek yang dibutuhkan...

    PWI Kritik Pemprov Papua Barat: Kerja-kerja Pers Diabaikan

    MANOKWARI,linkpapua.com- Ketua PWI Papua Barat Bustam melontarkan kritik kepada Pemprov Papua Barat yang dinilai...