MANOKWARI, Linkpapua.com- Secara nasional registrasi pengguna BBM subsidi melalui website MyPertamina.id Penggunaan solar dan pertalite akan didata serta mendapat QR Kode, menjadi dasar pembelian di SPBU.
Tujuannya tidak ada pembelian secara berulang-ulang dan meminimalisir antrian di SPBU setempat.
“Subsidi tepat MyPertamina.id. ini yang sementara kita sosialisasi dan pararel registrasi, di Papua sudah laksanakan dari Organda dan kami bantu registrasi. mudah-mudahan antrian di SPBU bisa kita kurangi karena pembelinya tidak berulang” Jelas Executive General Manager Pertamina Regional Papua Maluku I ketut Permadi saat bertemu Penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Kamis kemarin.
Pertamina mohon support dari Gubernur bisa lakukan di Papua Barat, pertama di Kabupaten Sorong. Program registrasi subsidi tepat itu SPBU besar, untuk Papua Barat sebanyak 30.
Menanggapi hal tersebut, Pj. Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw mengungkapkan masalah antrian BBM telah menjadi pemandangan sejak lama sehingga perlu mencari solusi.
Selanjutnya berkaitan rute distribusi BBM yang berawal dari terminal Wayame (Ambon) menuju ke Biak dan diteruskan ke beberapa daerah di Papua Barat.
Menurut Pj. Gubernur jalur distribusi yang terbilang panjang tentu mempengaruhi pasokan di daerah sehingga kedepan akan menjalin koordinasi pihak terkait tentang hal dimaksud. Seperti halnya Kota Sorong yang sejak dahulu dikenal dengan sebutan Kota Minyak perlahan mulai redup.
“Saya lewat jalan, pertama karena ini yang kita lewati setiap hari, apa kata dunia, didepan mata itu. Kita cari solusi kalau memang mau Sorong yang dibesarkan, mari kita bicara. Sorong kota minyak yang dikenal dari zaman Belanda,” ungkapnya.
Terkait usulan pihak Pertamina tentang registrasi website My.Pertamina akan dimatangkan melalui rapat bersama. Pasalnya kata dia kondisi Papua Barat berbeda dengan daerah lain sehingga kebutuhan BBM sangat menjadi perhatian.
“Sistim yang mau dibangun menurut saya, kita hitung baik karena dinamika pembangunan masyarakat daerah Papua Barat tinggi. Saran saya pertimbangkan dulu karena Papua tidak sama dengan daerah lain,” paparnya.
Dia mengaku juga akan mengadakan pembahasan internal dengan OPD terkait dan diteruskan dalam agenda rapat besar melibatkan Pertamina dan Forkopimda.
Kabarnya regulasi penanganan penggunaan BBM subsidi Pertalite dan Solar akan digodok agar tepat sasaran.
“Kita harus siap peraturan, semacam Pergub untuk melarang, kalau ekonomi Ya keekonomian kalau industri tidak boleh. Makanya kita operasi sama-sama, kalau seperti itu kita bikin aturannya, kita tindak tegas,” Tegasnya.(LP9/Red)
