26.2 C
Manokwari
Sabtu, Mei 4, 2024
26.2 C
Manokwari
More

    RUU PBD Disetujui, Tokoh Pejuang Pemekaran Minta 4 Distrik Dikembalikan ke Papua Barat

    Published on

    MANOKWARI, Pasca RUU Pemekatan provinsi Papua Barat Daya (PDB) disetujui jadi inisiatif DPR RI, Tokoh pemekaran Papua Barat minta 4 distrik dari Manokwari Raya yakni Distrik Senopi, Kebar, Amberbaken dan Mubrani agak dikembalikan ke wilayah kandungnya, Provinsi Papua Barat sebelum penetapan dilakukan oleh DPR RI.

    Hal ini ditegaskan oleh Salah satu Tokoh Besar Arfak sekaligus pejuang lahirnya Provinsi Papua Barat, Obet Arik Ayok Rumbruren dalam pertemuan para Kepala suku, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya dan Tim DOB Kabupaten Manokwari Barat bersama Bapak Kapolda Papua barat Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga, Sabtu (9/7/22).

    Baca juga:  Kabupaten Sorong Didorong Jadi Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya

    Ayok mengatakan awalnya kesepakatan awal antara Bupati Tambrauw dengan Gubernur Papua Barat untuk dimasukkan 4 distrik ke Tambrauw karena keputusan MK yang kontroversial.

    ” Yang diistilahkan Komisi II DPR RI “check in'”, harus dilakukan check out sekarang. Bukan “check in” lagi ke Provinsi Papua Barat Daya, tegas Ayok.

    Baca juga:  Laporan ke Wapres, Menko PMK: Suplai Rutin Atasi Kelangkaan Pangan di Papua Tengah

    “Masalah 4 distrik masuk ke Kabupaten Tambrauw sudah menimbulkan konflik lama, jangan diperparah lagi dengan masukan wilayah adat Arfak ini ke Provinsi Papua Barat Daya. 4 distrik Itu wilayah Arfak Manokwari Raya, bukan Sorong Raya, ” lanjut Ayok.

    Ayok mengatakan Masyarakat dengan  antusias tinggi dan menghargai niat pemerintah pusat yang memekarkan Papua dengan ikatan kultural dan suku. Namun tindakan memasukan 4 distrik ke PBD sama saja menghancurkan suku besar Arfak dan menghancurkan Provinsi Induk Papua Barat .

    Baca juga:  Menuju PON XXI: Cabor Sepakbola Papua Barat Targetkan Bisa TC di Jawa

    “Serta mempersulit rentang kendali pelayanan pemerintahan di 4 distrik ini, yang hanya 2 jam Jam ke Manokwari harus berurusan 12 -15 jam ke Sorong, ” beber  Ayok.

    Oleh karena itu, pemerintah pusat dan Pj gubernur Papua Barat diminta segera memanggil bupati Manokwari dan bupati Tambrauw untuk mengeluarkan 4 distrik sebelum ditetapkan Provinsi Papua Barat Daya.

    “Pemerintah Kabupaten Tambrauw dibawa kepemimpinan Pj bupati yang sekarang memimpin diminta lebih bijak melihat persoalan ini, ” pungkas Ayok. (LP2/red) 

    Latest articles

    Ikaswara Sodorkan 2 Figur Dampingi Hermus Indou di Pilkada 2024

    0
    MANOKWARI, Linkpapua.com- Jelang konstalasi politik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024, Ikatan Keluarga Sunda Jawa Madura (Ikaswara) Manokwari menyodorkan 2 figur untuk...

    More like this

    Ikaswara Sodorkan 2 Figur Dampingi Hermus Indou di Pilkada 2024

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Jelang konstalasi politik pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024, Ikatan...

    Masih Hadapi Gugatan di MK, KPU Manokwari Belum Tetapkan Caleg Terpilih

    MANOKWARI, Linkpapua.com- Sejumlah kabupaten di Papua Barat belum belum bisa melakukan penetapan anggota DPRD...

    Pilkada Sorsel: Diantar Ribuan Simpatisan, KPK dan KYS Resmi Daftar di PKB dan PDI P

    SORSEL,linkpapua.com- Paulinus Kora (KPK) dan Yonatan Salambau (KYS) hari ini resmi mendaftar sebagai calon...